TRIBUNJATENG.COM, PURWOKERTO - Model pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang dikembangkan di Kabupaten Banyumas kembali menarik perhatian internasional. 

Kali ini, Kerajaan Selangor, Malaysia, datang langsung mempelajari sistem yang dinilai berhasil menekan biaya sekaligus menghasilkan nilai ekonomi.

Pengarah Urusan KDEB Waste Management (KDEBWM) Kerajaan Selangor, Malaysia, Datuk Ramli Mohd Tahir bersama rombongan melakukan kunjungan dan audiensi dengan Bupati Banyumas, Sadewo Tri Lastiono di Ruang Joko Kaiman, Purwokerto, Rabu, (15/4/2026). 

Dalam kunjungan tersebut, rombongan mempelajari ekosistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat yang telah diterapkan di Banyumas sebagai referensi  pengembangan sistem serupa di Selangor.

Usai audiensi, Ramli menilai pendekatan Banyumas merupakan praktik baik yang mengedepankan keberlanjutan serta keterlibatan masyarakat hingga tingkat desa.

"Saya rasa ini satu usaha yang amat baik bagi memastikan kelestarian pengurusan sampah, termasuk di kampung-kampung, dapat ditingkatkan," katanya kepada Tribunbanyumas.com. 

Ia mengaku tertarik dengan sistem yang memanfaatkan teknologi mesin dan diterapkan secara terdesentralisasi, sehingga pengelolaan sampah dapat dilakukan lebih dekat dengan sumbernya.

Baca juga: Ini Ciri-ciri Pria Misterius Pamerkan Alat Kelamin di Perbatasan Jepara Demak, Plat Motor K-3909-BZ

Menurut Ramli, pendekatan tersebut dapat menjadi solusi alternatif bagi Selangor yang menghadapi tantangan besar akibat tingginya jumlah penduduk.

Ia menyebutkan, Selangor memiliki sekitar 7,5 juta penduduk dengan lebih dari 2,5 juta rumah tangga, yang berdampak pada terus meningkatnya volume sampah setiap tahun.

"Kondisi ini menjadi cabaran (tantangan) besar bagi kerajaan untuk memastikan sampah dapat diuruskan dengan baik tanpa membebankan biaya kepada rakyat," katanya.

Saat ini, pengangkutan sampah di Selangor didukung sekitar 1.300 unit truk. 

Namun, tingginya biaya operasional menjadi persoalan yang harus diatasi.

Karena itu, pihaknya mulai melirik pendekatan berbasis komunitas seperti di Banyumas yang dinilai mampu memberi nilai tambah dari pengolahan sampah.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antarwilayah dalam meningkatkan sistem pengelolaan sampah.

"Kita tidak boleh berada dalam zon selesa (Kita tidak bisa terus berada di zona nyaman).

Perlu ada kerjasama dan usaha untuk belajar bagi menambah baik (guna memperbaiki) sistem yang ada," ucap Ramli.

Sementara itu, Bupati Banyumas Sadewo Tri Lastiono menjelaskan daerahnya pernah berada dalam kondisi darurat sampah pada 2018.

Saat itu, Banyumas masih mengandalkan sistem pembuangan akhir (landfill) dengan biaya operasional mencapai Rp30 miliar hingga Rp40 miliar per tahun.

"Kondisi tersebut mendorong kami mencari solusi yang lebih efisien dan berkelanjutan," katanya.

Sebagai solusi, Pemkab Banyumas mengembangkan sistem berbasis masyarakat melalui pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) yang mengelola tempat pengolahan sampah terpadu (TPST).

Dalam sistem tersebut, masyarakat dilibatkan sejak dari sumber sampah, mulai dari pemilahan, pengolahan, hingga pemanfaatan kembali menjadi produk bernilai ekonomi seperti kompos, maggot, dan bahan bakar alternatif.

Menurut Sadewo, pada tahap awal pemerintah daerah menyediakan fasilitas dan pembiayaan. 

Namun seiring waktu, kelompok masyarakat mampu mandiri dalam menjalankan operasional.

Hasilnya, biaya pengelolaan sampah di Banyumas berhasil ditekan menjadi sekitar Rp10 miliar per tahun.

Bahkan, sistem tersebut mampu menghasilkan nilai ekonomi dari pengolahan sampah.

"Banyumas juga mengembangkan produksi refuse derived fuel (RDF) serta mulai mengarah pada pengolahan plastik menjadi bahan baku bernilai lebih tinggi," katanya.

Ia menegaskan sistem yang dibangun merupakan integrasi antara teknologi dan partisipasi masyarakat yang membentuk ekosistem pengelolaan sampah secara menyeluruh.

Model tersebut kini tidak hanya menjadi rujukan nasional, tetapi juga mulai dilirik berbagai pihak dari luar negeri.

"Kami terbuka kolaborasi dan berbagi pengalaman karena pengelolaan sampah membutuhkan inovasi dan kerja sama," kata Bupati. (jti)