TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Antropolog KKI Warsi, Robert Aritonang menyebut konflik yang dialami masyarakat rimba atau Suku Anak Dalam (SAD) dengan perusahaan pernah terjadi.

Dia berpendapat, konflik itu kerap berulang-ulang dan terus menerus terjadi. Menurutnya, hal tersebut sudah terjadi sekira 14 tahun.

“Jadi ini sudah berulang, sudah sangat banyak korban akibat dari konflik ini,” katanya, pada Rabu (15/4/2026).

Dia menuturkan, konflik itu seperti pengusiran, pembakaran (pemukiman SAD, red) hingga konflik fisik yang kerap sering terjadi.

Walaupun ada penyelesaian berupa solusi adat terhadap satu konflik, namun konflik yang lain juga muncul.

“Terus berulang, karena ini masalahnya kan ini masalah substansialnya itu sudah menyangkut hajat hidup,” tuturnya.

Robert mengingatkan, jika hal tersebut tidak diselesaikan secara substansial, maka konflik itu akan terulang kembali. Sebab, hal itu menyangkut keadilan terhadap penghidupan.

Sebab, masyarakat rimba Rimba merasa ruang wilayah hidup mereka telah beralih fungsi menjadi perkebunan sawit.

Sementara kondisi keadaan mereka sangat marginal dan kehidupannya dalam kondisi memprihatinkan.

Walaupun, masyarakat rimba sering dilihat, mengambil berondolan atau mengambil buah sawit, yang sering dikategorikan sebagai tindakan pencurian.

“Tetapi, itu kan moralitas masyarakat umum seperti kita. Tapi bagi masyarakat yang sangat marginal, kondisinya sangat tidak ada sumber penghidupan. Itu satu-satunya yang menjadi sumber moralitas mereka itu adalah urusan urusan perut, urusan penghidupan,” imbuhnya.

Sehingga, Robert menjelaskan permasalahan tersebut harus dicari solusinya dan diselesaikan.

Pihaknya selalu menyampaikan kepada pemerintah, termasuk perusahaan sebagai pemilik konsesi secara legal agar bersedia memulihkan kembali hak-hak ruang hidup orang Rimba yang hilang.

“Setelah dilakukan pemulihan itu, orang Rimba harus diberdayakan di atas ruang hidup itu diberdayakan,” jelasnya.

Dia menerangkan, pemberdayaan itu bukan seperti CSR. Sebab, permasalahan masyarakat rimba tidak bisa diselesaikan dengan CSR.

“Misalnya CSR, ya dibagi sedikit-sedikit sembako. Eee lalu ada ada yang dibantu perobatan, ada beasiswa. Ya itu tidak bisa untuk orang orang Rimba,” terangnya.

“Orang Rimba sebagai masyarakat adat marginal yang ada di di lokasi itu, kondisi mereka jauh lebih memprihatinkan, yang membutuhkan penanganan lebih substansial ee menyangkut hajat hidup mereka,” lanjutnya.

Sebab itu, dia menyarankan agar adanya kombinasi pemulihan ruang hidup dengan pembangunan.

Robert beranggapan, dua faktor itu menjadi penting untuk pemberdayaan masyarakat rimba.

“Kalau itu enggak ada, ya ini akan terus berulang. Selesai nanti, berulang lagi, selesai berulang lagi masalah yang sama,” ucapnya.

“Karena mau dihentikan bagaimana? Orang memang hidupnya dari situ, lapar kan? Kalau sudah menyangkut lapar, ee apapun akan dilakukan,” sambungnya.

Robert menambahkan, untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, dibutuhkan kemauan politik yang sangat kuat. 

“Butuh kemauan politik yang sangat kuat, baik dari negara maupun dari perusahaan, disitulah kuncinya,” pungkasnya. (Tribun Jambi/Syrillus Krisdianto)

Baca juga: Ancaman Pidana 2 Penjual Sisik Trenggiling di Jambi, Punya 4,79 Kg