Laporan Reporter Tribun Jogja, Christi Mahatma Wardhani
TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Konflik global yang berkepanjangan dikhawatirkan dapat berdampak pada sektor ketenagakerjaan.
Hal itu diungkapkan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DIY, Timotius Apriyanto.
Timotius mengatakan salah satu dampak perang Amerika Serikat (AS) dan Iran adalah harga plastik yang mencapai 100 persen di tingkat retail.
Menurutnya, hal itu saja memberikan tekanan bagi perusahaan plastik dan turunannya.
Kenaikan harga plastik praktis meningkatkan biaya produksi dan otomatis menurunkan daya saing.
“Nah otomatis dari sisi industri manufaktur juga untuk pengembangan RnD (Research and Development)-nya masih membutuhkan waktu. Sehingga ini pasti akan memukul di sektor ketenagakerjaan. Ancaman PHK baik perusahaan yang berorientasi di pasar domestik maupun pasar global akan semakin nyata,” ungkapnya, Rabu (15/4/2026).
Kondisi ini diperparah dengan lemahnya kekuatan fiskal pemerintah hingga melemahnya nilai tukar rupiah.
Menurut dia, saat ini Indonesia sudah masuk ke fase awal kedaruratan ekonomi.
Dampak perang berkepanjangan ini pun tidak hanya dirasakan oleh industri manufaktur tetapi juga UMKM.
Sebab UMKM juga akan berhemat agar bisa menjaga daya saing.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta Targetkan Tiap Kelurahan Punya Sekolah Lansia, Buka Peluang Kolaborasi
Untuk itu, ia mendorong pemerintah untuk memberikan insentif ekonomi, seperti diskon pajak, bantuan subsidi upah, subsidi BBM, subsidi listrik, dan lain-lain.
“Sampai tahun ini diupayakan supaya dihitung ulang itu (APBN), supaya jangan sampai subsidinya dihilangkan. Diupayakan untuk relokasi budget lebih pada bagaimana memberikan insentif ekonomi, baik itu diskon pajak, bantuan subsidi upah, subsidi BBM, subsidi listrik,” terangnya.
Ia pun mendesak agar anggaran MBG direalokasikan untuk program penyelamatan ekonomi.
“Ini sangat serius sekali, harus dihitung ulang kemampuan fiskal negara kita. Asumsi APBN ini kan salah semua, misalnya dari harga minyak tadinya US$70 per barel menjadi di atas US$100. Nah sekarang kita harus bergerak untuk penyelamatan ekonomi,” imbuhnya. (*)