POS-KUPANG.COM - Potensi rumput laut sebagai “emas hijau” Nusantara kian dilirik sebagai motor penggerak ekonomi daerah, khususnya di wilayah timur Indonesia seperti Sumba Timur.
Namun, agar benar-benar memberi nilai tambah bagi masyarakat, penguatan ekosistem dari hulu ke hilir perlu dilakukan melalui pendekatan rantai nilai yang inklusif dan terintegrasi.
Melalui proyek Mempromosikan Usaha UKM melalui Peningkatan Akses Wirausaha terhadap Jasa Keuangan Tahap 2 (PROMISE II IMPACT), International Labour Organization (ILO) mengambil peran strategis yang menghubungkan pelaku usaha dengan akses pembiayaan, pasar, serta berbagai layanan pendukung.
Pendekatan ini dirancang untuk memastikan pelaku usaha kecil, termasuk petani rumput laut di wilayah pesisir, tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi dalam ekosistem usaha yang berkelanjutan.
Manajer Proyek PROMISE II IMPACT, Djauhari Sitorus, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan rumput laut sangat ditentukan oleh kolaborasi erat antar pemangku kepentingan.
“Pemerintah, pelaku usaha, pekerja, dan masyarakat harus berjalan bersama. Tanpa itu, penguatan sektor ini sulit berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat dan daerah memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan yang mendukung rantai nilai, mulai dari hilirisasi, standarisasi kualitas, hingga kemudahan akses pembiayaan.
Di sisi lain, keterlibatan lembaga seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta perbankan daerah dan BPR menjadi kunci dalam membuka akses keuangan yang lebih luas bagi pelaku usaha kecil.
Melalui peran fasilitasi tersebut, PROMISE II IMPACT tidak hanya memperkuat kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan dan digitalisasi, tetapi juga membantu petani dalam membuka akses pasar serta skema pembiayaan melalui lembaga keuangan.
Upaya ini memperkuat posisi petani dalam rantai nilai, sekaligus meningkatkan peluang mereka untuk memperoleh harga hasil produksi yang lebih kompetitif.
Kerja sama yang terbangun antara ILO dan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur dinilai memberi dampak nyata bagi masyarakat pesisir, khususnya petani rumput laut. Program ini tidak hanya memperkuat rantai nilai komoditas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif.
Wakil Bupati Sumba Timur, Yonathan Hani, mengatakan kolaborasi tersebut berfokus pada peningkatan kapasitas petani serta membuka akses pasar yang selama ini belum terkelola optimal dengan pendampingan oleh tenaga ahli.
“Pendampingan ini bukan hanya soal teknik budidaya, tetapi juga literasi keuangan agar petani mampu mengelola pendapatan dengan baik,” ujar Yonathan.
Dampak program ini mulai dirasakan masyarakat pesisir. Sebagian besar warga kini menggantungkan penghasilan utama dari rumput laut, di tengah keterbatasan musim tanam pada lahan kering. Dengan musim hujan yang relatif singkat, rumput laut menjadi sumber pendapatan paling stabil dibanding sektor pertanian lainnya.
Yonathan menyebut, sejak adanya pendampingan dan kepastian akses pasar, pendapatan petani mengalami peningkatan. Jika sebelumnya fluktuasi harga membuat petani ragu untuk berusaha, kini adanya kepastian harga dari pabrik membuat mereka lebih percaya diri untuk berproduksi.
“Dulu petani khawatir karena modal awal cukup besar, terutama untuk pembelian tali. Sekarang, dengan adanya kepastian harga dan pasar, mereka lebih semangat,” katanya.
Meski demikian, sejumlah tantangan masih membayangi. Akses pembiayaan yang belum merata, kualitas dan standarisasi produk yang belum optimal, serta kapasitas manajemen usaha yang masih terbatas menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan. Koordinasi antar pemangku kepentingan juga dinilai masih perlu diperkuat agar integrasi rantai nilai berjalan lebih efektif.
“Kondisi ini menegaskan pentingnya pendekatan ekosistem agar UMKM bisa terhubung dengan layanan, pembiayaan, dan pasar secara utuh,” kata Djauhari.
Dari sisi industri, Direktur Utama PT Astil, Ayi Nurmalaela, melihat potensi rumput laut Indonesia masih sangat besar untuk dikembangkan.
“Baru sekitar 20 persen garis pantai yang dimanfaatkan. Padahal permintaan global terus meningkat, dengan pertumbuhan industri sekitar 9–12 persen per tahun,” ujarnya.
Indonesia saat ini menempati posisi kedua sebagai produsen rumput laut dunia, dengan Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu sentra utama. Luasnya pemanfaatan rumput laut, mulai dari industri makanan dan minuman, farmasi, kosmetik, hingga bahan baku industri ini telah membuka peluang besar bagi peningkatan nilai tambah di dalam negeri.
Namun, tantangan pada aspek pascapanen dan permodalan masih menjadi kendala utama. Edukasi terkait standar operasional pasca panen perlu diperkuat untuk menjaga kualitas, sementara akses pembiayaan bagi petani dan pelaku usaha kecil menengah masih terbatas.
Bagi banyak komunitas di wilayah timur Indonesia, khususnya di wilayah pesisir, budidaya rumput laut bukan hanya menjadi sumber pendapatan utama, tetapi juga penopang ekonomi keluarga. Namun, tanpa penguatan ekosistem yang inklusif, manfaat ekonomi tersebut berisiko tidak terdistribusi secara merata.
Melalui intervensi proyek PROMISE II IMPACT, peningkatan pendapatan mulai dirasakan oleh para petani dan berdampak langsung pada kesejahteraan keluarga. Sejumlah petani kini mampu menyekolahkan anak mereka ke luar daerah, seperti ke Jawa, Kupang, hingga Bali.
Tak hanya itu, program ini juga mendorong partisipasi perempuan dan generasi muda. Data pemerintah daerah menunjukkan sekitar 40–50 persen perempuan di wilayah pesisir terlibat aktif dalam produksi dan penjualan rumput laut.
“Anak-anak muda juga mulai tertarik karena masa panen relatif singkat, sekitar 40 hari, dan pasarnya sudah terbuka,” ujarnya.
Dari sisi lingkungan, kesadaran masyarakat pesisir juga meningkat. Petani mulai menjaga kebersihan laut dan mengurangi penggunaan plastik, menyadari bahwa kualitas ekosistem laut sangat berpengaruh terhadap hasil produksi rumput laut.
Secara keseluruhan, Yonathan menilai program ini telah menunjukkan arah pertumbuhan inklusif, meski cakupannya masih perlu diperluas. Dari total potensi lahan rumput laut sekitar 15 ribu hektare, saat ini baru sekitar 200–300 hektare yang dimanfaatkan.
Pemerintah daerah berharap kerjasama ini terus diperkuat agar mampu mengoptimalkan potensi yang ada dan menjadikan rumput laut sebagai komoditas unggulan di Sumba Timur.
“Ke depan, kami berharap rumput laut bisa menjadi sentra utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di wilayah pesisir,” tutup Yonathan. (*/aca)
