Laporan Wartawan TribunBanten.com, Muhamad Rifky Juliana

TRIBUNBANTEN.COM, SERANG - Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kota Depok melakukan kunjungan kerja ke Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, Rabu (15/4/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk mempelajari pemisahan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Agenda ini merupakan bagian dari upaya Pansus III dalam menghimpun referensi penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) di Kota Depok.

Baca juga: PAW DPRD Kabupaten Serang Fraksi Gerindra, Ahmad Yamin Resmi Gantikan Almarhum H. Sahari

Ketua Pansus III DPRD Kota Depok, H.T.M. Yusuf Syahputra, mengatakan pihaknya tengah mengkaji rencana pemisahan Badan Keuangan Daerah (BKD) menjadi dua lembaga, yakni Bapenda dan BPKAD.

Oleh karena itu, Kota Serang dipilih sebagai lokasi studi karena telah lebih dahulu menerapkan kebijakan tersebut sejak 2020.

"Di kami sedang ada pembahasan mengenai perubahan SOTK. Ada rencana pemisahan BKD menjadi dua badan, yakni Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD)," katanya.

Ia menegaskan, kunjungan ini bertujuan untuk menggali informasi terkait efektivitas kebijakan tersebut, termasuk berbagai kendala yang dihadapi serta dampaknya terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

"Kami hadir di Kota Serang karena mereka sudah melakukannya sejak 2020. Kami mencari informasi dan data berkenaan dengan kendala-kendala yang dihadapi, sejauh mana efisiensinya, serta bagaimana langkah tersebut bisa memaksimalkan potensi PAD," ucap Yusuf.

Selain mempelajari pemisahan sektor keuangan, Pansus III juga mendalami rencana penggabungan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) di Kota Depok. 

Salah satunya adalah penggabungan urusan perdagangan, perindustrian, koperasi, dan UMKM ke dalam satu dinas..

"Selain pemisahan BKD, ada juga rencana penggabungan Dinas Perdagangan dan Perindustrian dengan Dinas Koperasi dan UMKM menjadi satu dinas yang membidangi Koperasi, UMKM, Perdagangan, dan Perindustrian," jelasnya.

Sementara itu, Asisten Daerah (Asda) III Kota Serang, Subagyo, menyambut baik kunjungan tersebut sebagai forum berbagi pengalaman terkait penataan kelembagaan yang telah diterapkan di daerahnya.

Ia menjelaskan, pemisahan Bapenda di Kota Serang telah dilakukan sejak 2020 dan menjadi salah satu referensi dalam diskusi bersama Pansus III DPRD Kota Depok.

"Rekan-rekan dari Pansus 3 DPRD Kota Depok sedang membahas Raperda perubahan SOTK, terutama rencana pemisahan pendapatan dari BPKD menjadi Bapenda tersendiri, seperti yang sudah kita lakukan sebelum tahun 2020," ujar Subagyo.

Menurutnya, diskusi juga mencakup evaluasi dampak pemisahan kelembagaan terhadap optimalisasi pendapatan daerah. 

Meski demikian, ia mengakui adanya perbedaan kapasitas fiskal antara kedua daerah.

"Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Kota Depok sudah mencapai Rp2,3 triliun, sementara kita di Kota Serang masih di angka Rp450 miliar. Depok merupakan daerah urban dengan jumlah penduduk yang jauh lebih besar," tambahnya.

Selain itu, Subagyo juga menjelaskan adanya perbedaan tipologi OPD yang dipengaruhi oleh hasil penilaian teknis di masing-masing daerah.

"Untuk kendala, itu tergantung pada kajian scoring masing-masing OPD. Di Kota Depok, rencana organisasinya langsung bertipe A. Sementara di Kota Serang, berdasarkan jumlah penduduk dan potensi yang ada, kita saat ini masih berada di tipe B," ungkap Subagyo.

Hasil kunjungan ini akan menjadi bahan penting bagi Pansus III DPRD Kota Depok dalam merumuskan rekomendasi akhir terhadap Raperda perubahan SOTK, dengan harapan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan serta meningkatkan PAD.

"Alhamdulillah, kami mendapatkan banyak masukan dan informasi berharga hari ini. Mudah-mudahan ini menjadi bagian penting dari bahan pembahasan akhir kami di Kota Depok nanti," tandasnya.