TRIBUNJOGJA.COM, KULON PROGO - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana menyampaikan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan difokuskan pada anak-anak yang mengalami kekurangan gizi. Rencana itu mengikuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto.
Rencana itu mendapat respons positif dari Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kulon Progo, Edi Priyono. Ia menilai rencana itu membuat program MBG menjadi lebih tepat sasaran.
"Rencana itu sejalan dengan kebijakan nasional penurunan stunting yang memang membutuhkan intervensi gizi," kata Edi pada Rabu (15/04/2026).
Ia menilai bahwa pelaksanaan MBG saat ini belum tepat sasaran karena anak dari keluarga mampu ikut menerima.
Menurutnya, pemerintah tidak perlu ikut membiayai kebutuhan yang sebenarnya sudah bisa dipenuhi sendiri oleh masyarakat yang mampu.
Menurut Edi, arah kebijakan MBG yang baru akan membuat penggunaan anggaran tidak terbuang percuma.
Namun ia juga berharap jangan sampai perubahan tersebut justru berpotensi mengurangi cakupan anak yang sebenarnya lebih membutuhkan.
"Harus berdasarkan data yang valid dan update, secara by name by address," ujarnya.
Edi melihat bahwa pelaksanaan MBG di Kulon Progo masih perlu dibenahi. Seperti dari kandungan gizi dan standar makanan yang belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan anak.
Ia juga menilai perlu ada pembedaan menu berdasarkan kelompok usia dan jenjang sekolah, seperti PAUD, SD, dan SMP. Pembedaan menu itu perlu menjadi perhatian ahli gizi di SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
"Ahli gizi di SPPG wajib memberikan pemahaman standarisasi menu berbasis kebutuhan kalori dan protein tiap kelompok umur," jelas Edi.
Arimbi, salah satu orang tua pelajar dari Kapanewon Sentolo juga menilai dengan rencana perubahan fokus program MBG. Menurutnya, MBG memang lebih tepat diberikan pada anak yang mengalami kekurangan gizi.
Namun ia juga berharap agar sasaran penerima program MBG harus didata secara akurat agar benar-benar tepat sasaran. Pemerintah daerah dan masyarakat pun harus dilibatkan dalam prosesnya.
"Harus ada transparansi dan komunikasi dengan masyarakat, daj pelaksanaannya tidak ribet," kata Arimbi.
Ia juga berharap ada pengawasan pada kualitas dan keamanan makanan hingga pengelolaan anggarannya. Termasuk evaluasi yang dilakukan secara rutin dan terbuka.(alx)
