TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan dan Putra Putri TNI-Polri (FKPPI), Pontjo Sutowo angkat bicara merespons isu yang menyebut organisasinya akan bertransformasi menjadi partai politik.

Secara tegas, Pontjo menyatakan bahwa FKPPI tetap pada khitahnya sebagai organisasi kemasyarakatan yang menjadi kekuatan sosial, bukan sebagai entitas politik praktis.

Hal itu disampaikannya di sela-sela acara Halal Bihalal FKPPI yang berlangsung di Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (15/4/2026).

"FKPPI bukan partai dalam konteks undang-undang, tapi FKPPI adalah kekuatan masyarakat," ujar Pontjo Sutowo.

Ia menjelaskan bahwa gerakan besar dalam lintasan sejarah bangsa Indonesia lahir dari partisipasi aktif masyarakat, bukan semata-mata digerakkan oleh partai politik.

Oleh karena itu, FKPPI memilih untuk fokus menggalang kekuatan rakyat guna mewujudkan kemerdekaan yang utuh, baik dari sisi mental, ekonomi, maupun politik.

Dalam kesempatan tersebut, Pontjo juga menekankan pentingnya membangun kesamaan pandangan di antara anggota untuk menghadapi berbagai tantangan bangsa yang kian kompleks.

"Intinya adalah mempererat silaturahmi. Tapi silaturahmi juga kita gunakan untuk membangun kesamaan pandangan. Apa masalah kita, bagaimana kita ke depan," tuturnya.

Ia pun memaparkan pandangannya mengenai esensi kemerdekaan.

Menurutnya, meski penjajahan fisik telah berakhir sejak proklamasi 1945, perjuangan untuk membebaskan mental rakyat masih terus berlangsung hingga saat ini.

Pontjo menilai, tanpa adanya pembebasan mental, rakyat Indonesia berisiko terjebak dalam bentuk penjajahan gaya baru.

"Bentuk penjajahan hari ini justru memerlukan kekuatan sosial untuk melawan, tidak dalam bentuk senjata tetapi dalam bentuk perjuangan sosial," terangnya.

Lebih lanjut, ia juga menyoroti peran strategis para cendekiawan dan akademisi dalam pembangunan bangsa. Ia berpendapat bahwa kebebasan berpendapat dari kalangan intelektual merupakan hal yang lumrah dan tidak boleh disalahartikan sebagai tindakan makar.

"Pendapat dari cendekiawan itu tidak boleh diartikan lain. Tidak ada makar itu," tegasnya.

Lebih lanjut, Pontjo mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk media, untuk kembali menggelorakan semangat kemerdekaan secara substantif.

Ia mengingatkan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak bisa dicapai hanya melalui pencitraan politik semata, melainkan melalui pemikiran yang jernih.

Baca juga: Bencana di Sumut, GM FKPPI Kirim 10 Ton Beras dan 3.000 Paket Sembako

"Tidak ada bangsa bisa maju dengan pencitraan. Harus dengan pemikiran yang jernih dan moral yang kuat," tandas Pontjo.