TRIBUN-BALI.COM, MANGUPURA - DPRD Badung menyoroti proses pencacahan sampah organik di TPST Mengwitani, Kecamatan Mengwi, yang dinilai belum optimal. Pasalnya, masih ditemukan sampah organik yang tercampur dengan plastik saat proses pengolahan.

Sekretaris Komisi II DPRD Badung, I Wayan Luwir Widyana, mengungkapkan kondisi tersebut menjadi perhatian serius pihaknya. Dia menyebut, pengelolaan sampah di Mengwitani perlu ditingkatkan agar bisa setara dengan sistem yang telah berjalan baik di kawasan Kertalangu, Denpasar. 

"Di Mengwitani itu masih ada sampah yang belum tercacah dengan baik, bahkan masih tercampur plastik. Ini harus dibenahi agar hasilnya maksimal seperti di Kertalangu yang sudah bagus," ujarnya.

Menurutnya, DPRD Badung melalui Komisi II akan segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan pengecekan. Kunjungan tersebut sekaligus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan TPS3R di sejumlah wilayah di Badung. 

"Kami sudah agendakan untuk turun ke lokasi. Tidak hanya di Mengwitani, tetapi juga ke TPS3R lainnya di wilayah Kuta, Kuta Utara, hingga Kuta Selatan," jelasnya.

Luwir menambahkan, persoalan sampah di Badung saat ini menjadi isu krusial, terlebih sebagai daerah pariwisata yang sangat bergantung pada kebersihan lingkungan. Dia menilai, meskipun kesadaran masyarakat dalam memilah sampah dari sumber sudah mulai meningkat, namun masih terdapat kendala pada tahap pengolahan akhir. "Selain itu, belum optimalnya operasional sejumlah fasilitas seperti insinerator juga turut menjadi hambatan. Saat ini, fasilitas tersebut masih menunggu proses uji emisi dari pemerintah pusat," tandasnya

Di sisi lain, DPRD Badung mendorong Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) untuk memperketat pengawasan, khususnya di kawasan pariwisata. Pengawasan bahkan diharapkan bisa dilakukan selama 24 jam melalui tim khusus. "Pengawasan harus diperkuat, termasuk penindakan terhadap pembuangan sampah sembarangan. Satpol PP juga harus tegas menegakkan aturan," tegasnya.

Terkait anggaran, Luwir memastikan Pemkab Badung memiliki kemampuan fiskal yang cukup untuk menangani persoalan sampah. DPRD pun siap mendorong penambahan anggaran jika dibutuhkan. "Kalau anggaran kurang, tentu akan kita dorong untuk ditambah. Yang penting penanganan sampah ini bisa tuntas, karena ini menyangkut wajah pariwisata Badung," pungkasnya. (*)