TRIBUNTRENDS.COM - Perilaku sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pati, Jawa Tengah, mendadak menjadi sorotan publik dan viral di berbagai platform.
Alih-alih menunjukkan keseriusan menghadapi tingginya laporan korupsi di wilayah tersebut, sikap yang ditampilkan justru memicu gelombang kritik dari masyarakat.
Momentum penting yang seharusnya dimanfaatkan untuk berbenah malah tercoreng oleh tindakan yang dinilai tidak mencerminkan tanggung jawab sebagai abdi negara.
Dalam sebuah agenda resmi di Pendapa Kabupaten pada Rabu (15/4/2026), perhatian publik tertuju pada suasana forum yang berlangsung.
Di hadapan Satgas Pencegahan KPK, beberapa pejabat terlihat kurang fokus mengikuti jalannya kegiatan.
Tertangkap kamera, ada yang asyik bermain ponsel, mengantuk, hingga berbincang dengan sesama rekan di tengah forum berlangsung.
Baca juga: Jadi Daerah Paling Banyak Dilaporkan Korupsi, Pejabat Pati Malah Main HP saat KPK Beri Sosialisasi
Kondisi tersebut menimbulkan kesan bahwa agenda penting itu tidak mendapat perhatian yang semestinya.
Padahal, kehadiran KPK melalui Ketua Satgas Pencegahan Direktorat Korsup Wilayah III, Azril Zah, membawa pesan penting terkait penguatan upaya pencegahan korupsi.
Situasi ini kemudian memperkuat persepsi publik bahwa komitmen terhadap pemberantasan korupsi masih dipertanyakan.
Tak heran jika suasana forum tersebut dinilai jauh dari harapan dan menjadi bahan evaluasi bersama.
Sorotan tajam muncul setelah video yang diunggah konten kreator Eko Kuswanto viral di media sosial.
Dalam video tersebut, tampak sejumlah pejabat berbincang sendiri, memainkan ponsel, hingga menunjukkan gestur tidak memperhatikan jalannya sosialisasi.
"Delok dewe kelakoane (lihat sendiri kelakukan) pejabat di Pemkab Pati.
Sosialisasi pencegahan korupsi kok KPK enek sing dolanan hp, jagongan dewe, ngantuk, astaghfirullah," tulisnya di medsos sosial siang ini.
Menanggapi hal itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati, Risma Ardhi Chandra menyayangkan para anak buahnya yang sibuk pada urusan sendiri. Mereka asyik bermain ponsel dan ngobrol satu sama lain.
Dalam sosialisasi tersebut, Chandra sangat serius menyimak pemaparan dari KPK.
Pasalnya, sosialisasi tersebut sangat penting agar pelaksanaan kinerja di lingkungan Pemkab Pati bersih dan transparan.
"Ini sangat penting, kami kumpulkan semua OPD, semua pejabat, bahkan saya dari awal dan akhir menyimak benar-benar supaya kejadian kemarin tidak terulang lagi."
"Kita sangat tegas, sebagai pejabat tidak hanya diawasi tapi masyarakat juga mengawasi," ucapnya saat ditanya oleh awak media.
Ia memperingatkan para pejabat agar lebih berhati-hati bertindak menjalankan tugas dan fungsinya.
Apalagi masyarakat bisa menilai kinerja pejabat publik di era yang sudah sangat terbuka.
Baca juga: 3 Dosa Sudewo Bupati Pati: Peras Caperdes dan Jual Beli Jabatan, Diduga Terima Suap Kasus DJKA
Kasatgas Pencegahan Direktorat Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah III KPK, Azril Zah menegaskan pentingnya membangun sistem yang transparan sejak awal.
“Kami fokus pada pencegahan, mulai dari perencanaan APBD hingga pengadaan barang dan jasa. Tujuannya agar celah korupsi bisa diminimalkan,” jelasnya.
Pati jadi sorotan, laporan korupsi meningkat Sepanjang 2025, Kabupaten Pati mencatat 64 laporan dugaan korupsi—tertinggi di Jawa Tengah.
Meski demikian, KPK menilai hal ini juga menunjukkan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan.
Dengan adanya atensi dari KPK, Pemkab Pati kini menegaskan komitmen baru yaitu pembangunan harus berjalan cepat, tepat, dan bersih.
Anggaran yang sudah tersedia akan dimaksimalkan, namun tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Survei Integritas KPK 2025: Pemkab Pati Masuk Zona Rentan dengan Skor 72,24
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap potret buram integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati, Jawa Tengah.
Berdasarkan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025, Pemkab Pati resmi masuk dalam zona rentan korupsi.
Status ini seolah menjadi alarm yang terkonfirmasi nyata dengan adanya operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait kasus jual beli jabatan perangkat desa pada 20 Januari 2026.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengungkapkan bahwa Pemkab Pati hanya memperoleh skor SPI 72,24.
Angka ini menunjukkan penurunan tajam sebesar 5,61 poin dibandingkan tahun 2024.
Lebih memprihatinkan lagi, capaian ini berada di bawah rata-rata skor integritas pemerintah daerah se-Jawa Tengah yang tercatat di angka 75,59.
"Catatan capaian tersebut menjadi pesan penting bahwa masih terdapat kerentanan dalam sistem integritas Pemerintah Kabupaten Pati," kata Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, dalam keterangannya, Kamis (29/1/2026).
Jika dibedah lebih dalam, kerentanan terbesar Pemkab Pati terletak pada aspek perdagangan pengaruh (trading in influence).
Berdasarkan penilaian responden internal, aspek ini mendapatkan skor 73,59, yang mengindikasikan tingginya risiko intervensi pihak tertentu dalam pengambilan keputusan strategis.
Selain itu, aspek pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) juga menjadi sorotan dengan skor 72,67.
Sinyal bahaya ini semakin diperkuat oleh penilaian dari komponen eksper (ahli) yang memberikan skor lebih rendah lagi, yakni 70,96.
Hal ini menandakan adanya ketidakpercayaan pihak luar terhadap sistem tata kelola pemerintahan di Kabupaten Pati.
Tingginya risiko trading in influence dan lemahnya pengelolaan SDM yang tergambar dalam survei tersebut, terbukti bukan sekadar angka.
Hal ini tercermin jelas dalam konstruksi perkara dugaan korupsi yang baru saja diungkap KPK.
(TribunTrends/Tribunnews)
