BANGKAPOS.COM, BANGKA – Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan, Kepulauan Bangka Belitung menempatkan isu kesehatan jiwa sebagai prioritas layanan publik melalui penguatan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) berat.
Upaya ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan kualitas layanan, tetapi juga memastikan akses yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.
Langkah tersebut sekaligus menjadi respons atas meningkatnya kompleksitas persoalan kesehatan jiwa di daerah. Pendekatan lintas sektor pun didorong untuk menghadirkan penanganan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangka Selatan, dr. Agus Pranawa, bilang bahwa peningkatan SPM kesehatan merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan kesehatan jiwa.
Standar pelayanan yang lebih baik akan berdampak pada pemerataan layanan di seluruh wilayah. Selain itu, peningkatan kualitas layanan menjadi kunci dalam menjamin hak kesehatan bagi setiap individu, termasuk ODGJ berat.
“Peningkatan Standar Pelayanan Minimal ini merupakan langkah strategis dalam memastikan setiap ODGJ berat mendapatkan layanan kesehatan yang layak dan bermartabat,” kata dia kepada Bangkapos.com, Kamis (16/4/2026).
Menurut Agus Pranawa, penanganan ODGJ berat tidak bisa dilakukan secara parsial oleh satu sektor saja. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak agar pelayanan yang diberikan lebih komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini mencakup peran pemerintah daerah, tenaga kesehatan, hingga dukungan dari masyarakat.
Permasalahan kesehatan jiwa merupakan isu kompleks yang membutuhkan perhatian serius. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh individu, tetapi juga keluarga serta stabilitas sosial di masyarakat.
Selain itu, persoalan kesehatan jiwa sering kali berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza).
“Masalah kesehatan jiwa dan napza merupakan isu kesehatan masyarakat yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak,” jelas Agus Pranawa.
Peningkatan kasus gangguan jiwa lanjut dia, menjadi tantangan yang harus dihadapi bersama. Oleh karena itu, langkah preventif dan intervensi dini perlu terus diperkuat untuk menekan angka kasus di masa mendatang.
Upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh elemen masyarakat serta pemangku kepentingan.
Lewat langkah ini menjadi upaya konkret dalam memperkuat mutu pelayanan serta memperluas akses layanan kesehatan jiwa.
Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk mengintegrasikan penanganan gangguan jiwa secara menyeluruh melalui kolaborasi lintas sektor. Dengan pendekatan tersebut, diharapkan penanganan ODGJ berat dapat berjalan lebih efektif dan terarah.
“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat mutu pelayanan, memperluas akses, dan mengintegrasikan penanganan gangguan jiwa serta membangun kolaborasi terpadu antara lintas sektoral,” sebutnya.
Agus Pranawa memastikan setiap ODGJ berat diharapkan dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak. Tidak hanya itu, perlindungan sosial dan rehabilitasi juga menjadi bagian penting dalam proses pemulihan.
Pemerintah daerah berkomitmen untuk memastikan layanan diberikan secara menyeluruh dan berkesinambungan.
Kegiatan ini juga menjadi momentum penting dalam meningkatkan upaya promotif dan preventif di bidang kesehatan jiwa.
Selain memperkuat layanan kuratif, pendekatan pencegahan dinilai mampu menekan angka kasus gangguan jiwa di masyarakat. Komitmen bersama antar pemangku kepentingan menjadi kunci dalam keberhasilan program ini.
“Kami berharap lewat upaya ini menjadi momentum untuk meningkatkan upaya dalam peningkatan kesehatan jiwa masyarakat serta intervensi dini gangguan jiwa,” pungkas Agus Pranawa. (Bangkapos.com/Cepi Marlianto)
