SURYAMALANG.COM, KABUPATEN MALANG - Pelantikan Ahmad Dzulfikar Nurrahman sebagai Kepala Dinas di lingkungan Pemkab Malang memicu polemik panas di tengah masyarakat.

Tudingan dinasti politik pun mencuat lantaran Ahmad Dzulfikar Nurrahman merupakan putra kandung dari Bupati Malang, Muhammad Sanusi.

Ahmad Dzulfikar Nurrahman dilantik oleh ayahnya menjadi Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, Senin (13/4/2026).

Menanggapi hal tersebut, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Malang akhirnya angkat bicara.

Melalui juru bicaranya, Busilan, partai berlambang banteng ini meminta publik untuk melihat persoalan secara rasional dan objektif.

"Kalau ukuran kita adalah siapa orang tuanya, maka sejak awal kita sudah menggeser diskusi dari merit sistem menjadi sentimen. Ini berbahaya bagi logika publik," tegas Busilan kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (16/4/2026).

Dalam pernyataannya, politisi yang akrab disapa Cak Bush ini mengeluarkan sindiran satir yang cukup menohok terkait takdir kelahiran seseorang.

Ia menyebut bahwa Avie, sapaan akrab Ahmad Dzulfikar Nurrahman, tidak bisa memilih lahir dari rahim siapa.

Baca juga: Bupati Sanusi Melantik Anak Kandung Jadi Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman

"Saudara Ahmad Dzulfikar Nurrahman tidak pernah diberi pilihan ingin lahir di Gondanglegi."

"Kalau beliau dikasih pilihan, mungkin dia minta dilahirkan di Solo, karena kalau di Solo bisa jadi Wapres," ujar Cak Bush dengan nada menyindir.

"Berhubung di Gondanglegi, ya cukup sebagai Kepala Dinas."

"Tapi apakah karena itu haknya untuk mengabdi harus dipersempit?"

"Kita jangan menghukum orang karena garis lahirnya," tambahnya.

Cak Bush juga membeberkan alasan mengapa putra Bupati Sanusi tersebut layak menduduki jabatan strategis.

Menurutnya, Ahmad Dzulfikar Nurrahman bukan orang sembarangan secara intelektual.

"Beliau Lulusan doktoral (S3) Ilmu Lingkungan Universitas Brawijaya (UB)  dengan predikat Lulus dengan status Cumlaude," tegasnya.

Cak Bush bilang jika Avie mennjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) jauh sebelum ayahnya menjabat sebagai Bupati Malang.

"Kariernya dimulai sebelum ayahnya jadi Bupati."

"Artinya, proses profesionalnya tidak lahir dari kekuasaan hari ini."

"Justru tidak adil kalau haknya dihambat hanya karena status anak pejabat," jelas pria berkumis tebal tersebut.

Lebih lanjut, Fraksi PDIP menjamin bahwa proses pelantikan ini sudah sesuai dengan mekanisme birokrasi yang berlaku tanpa ada aturan yang ditabrak.

Bahkan, Cak Bush sempat menyinggung soal rekayasa regulasi dalam penutup pernyataannya yang diduga menyentil isu nasional.

"Tidak ada aturan yang diubah untuk meloloskan jabatan. Tidak ada regulasi yang direkayasa secara instan," tuturnya.

Pihaknya bilang bahwa tidak ada proses hukum yang ditempuh di Mahkamah Konstitusi (MK) hanya untuk membuka jalan jabatan tersebut.

"Jangan sampai opini publik dibangun seolah-olah ada aturan yang dilanggar, padahal faktanya tidak demikian. Kritik itu penting, tapi harus berbasis data, bukan asumsi," pungkasnya.