SURYAMALANG.COM, KOTA MALANG - Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengusulkan penambahan dua hingga tiga koridor layanan transportasi Trans Jatim ke Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.

Usulan penambahan koridor itu untuk memperkuat konektivitas di wilayah Malang Raya.

Menurut Wahyu Hidayat, kebutuhan transportasi publik lintas daerah semakin penting karena pergerakan masyarakat tidak hanya terjadi di dalam Kota Malang, tetapi juga melibatkan Kabupaten Malang dan Kota Batu.

“Saya minta ada dua atau tiga koridor tambahan, karena pergerakan masyarakat itu tidak hanya di dalam kota, tapi juga dari luar daerah,” ujarnya kepada SURYAMALANG.COM, Kamis (16/4/2026).

Ia mencontohkan kawasan strategis seperti Alun-alun dan Kayutangan yang banyak dikunjungi masyarakat dari luar Kota Malang, sehingga membutuhkan dukungan transportasi publik yang terintegrasi.

“Pergerakan di kawasan itu banyak dari luar kota, jadi perlu konektivitas yang lebih baik,” jelasnya.

Wahyu Hidayat menilai, layanan transportasi berbasis koridor antarwilayah seperti Trans Jatim terbukti lebih efektif dibandingkan konsep Buy The Service (BTS) dalam kota.

Baca juga: Pemkot Malang Fokus Jaga dan Pertahankan Ruang Terbuka Hijau, Belum Ada Rencana Perluasan

“Waktu saya masih Pj, BTS dalam kota kurang optimal,” paparnya.

Wahyu mengusulkan sejumlah rute strategis yang dapat menghubungkan pusat-pusat mobilitas di Malang Raya, seperti Arjosari, Bandara Abdul Rachman Saleh, Kepanjen, hingga Kota Batu.

“Misalnya dari Arjosari ke bandara, ke Kota Malang, ke Kepanjen, sampai Batu. Atau dari Hamid Rusdi ke Singosari,” jelasnya.

Ia menilai keberadaan Trans Jatim yang dinilai mampu mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, terutama saat momen libur Natal dan Tahun Baru.

“Trans Jatim kemarin saat Nataru sangat membantu, banyak masyarakat beralih dari kendaraan pribadi,” ujarnya.

Ia menambahkan, saat ini jumlah armada bus masih dinilai cukup, sehingga fokus utama adalah perluasan jaringan koridor.

Wahyu Hidayat juga menegaskan bahwa pengembangan transportasi ini tidak membebani APBD Kota Malang, karena didukung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Baca juga: Bantah Tuduhan Dinasti Politik Bupati Malang Lantik Anaknya Jadi Kepala Dinas, PDIP Pasang Badan