TRIBUNMANADO.CO.ID, BOLMONG - Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), mulai mendorong transformasi digital dalam sistem keuangan daerah.
Salah satunya yakni sosialisasi pembayaran pajak daerah menggunakan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Upaya sosialisasi ini dilakukan Pemkab Bolmong melalui Badan Keuangan Daerah (BKD).
Baca juga: Dorong Sektor Kemajuan UMKM, Wabup Bolmong Dony Lumenta Hadiri Sosialisasi POJK
Langkah ini merupakan bagian dari implementasi program nasional Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (P2DD), yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, serta kemudahan dalam pelayanan publik, khususnya di sektor perpajakan.
Dalam sosialisasi tersebut, masyarakat diperkenalkan dengan mekanisme pembayaran pajak secara non-tunai melalui QRIS.
Sistem ini memungkinkan wajib pajak melakukan transaksi dengan cepat, aman, dan praktis hanya dengan memindai kode QR menggunakan aplikasi perbankan maupun dompet digital.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Bolaang Mongondow, Ashari Sugeha, menegaskan bahwa penerapan QRIS menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus optimalisasi penerimaan daerah.
“Digitalisasi pembayaran pajak melalui QRIS ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat. Selain praktis dan cepat, sistem ini juga transparan dan mampu meminimalisir potensi kebocoran penerimaan daerah,” ucapnya.
Ashari juga menambahkan bahwa penggunaan QRIS diharapkan dapat mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak, seiring dengan semakin mudahnya akses pembayaran.
“Kami optimistis, dengan kemudahan yang ditawarkan QRIS, kesadaran dan kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat, sehingga berdampak langsung pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” tambahnya.
Selain itu, sosialisasi ini juga menjadi bagian dari upaya peningkatan literasi keuangan digital di tengah masyarakat, seiring dengan perkembangan teknologi yang kian pesat.
Pemkab Bolmong pun menargetkan penerapan sistem pembayaran non-tunai dapat terus diperluas ke berbagai sektor pajak daerah, guna mendukung terciptanya tata kelola keuangan yang modern, akuntabel, dan berkelanjutan.
-
WhatsApp Tribun Manado: Klik di Sini
