TRIBUN-MEDAN.com - Penggunaaan anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) menuai kritik keras dari banyak kalangan.
Bahkan di media sosial (medsos), kritik hingga hujatan terhadap BGN yang mengelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini bergulir sangat kencang.
BGN dianggap menghambur-hamburkan uang negara yang notabene berasal dari keringat rakyat lewat pajak demi pajak yang dipungut oleh pemerintah.
Beberapa alokasi anggaran yang jadi polemik di publik, antara lain:
- Motor listrik merek Emmo sebanyak 21.800 unit senilai Rp 1,21 triliun. Harga per unit berkisar Rp42 juta hingga Rp49,9 juta.
Awalnya Kepala BGN Dadan Hindrayana mengatakan, motor listrik ini untuk kepala SPPG. Belakangan, BGN bilang motor listrik itu untuk operasional SPPG menjangkau daerah pelosok.
- Alat Makan dan Perlengkapan Dapur: Pagu untuk pengadaan alat makan di 315 lokasi SPPG dilaporkan Rp89,32 miliar, dengan realisasi Rp68,94 miliar.
- Perangkat Elektronik dan IT: BGN membantah pembelian 32.000 unit laptop, dan menyebut hanya membeli sekitar 5.000 unit sepanjang 2025.
Dalam pengadaan ini, publik menyoroti kejanggalan pembelian tablet Samsung Galaxy Tab Active5 oleh BGN. Harga per unit di e-katalog tercatat Rp17,93 juta, sedangkan harga pasaran cuma sekitar Rp9 juta.
- Jasa EO dan Event: BGN menghamburkan uang Rp 113 miliar untuk membayar jasa event organizer (EO).
- Kaos Kaki: Alokasi anggaran untuk pengadaan kaos kai mencapai 6,9 miliar.
Baca juga: Pemerintah Buka 30 Ribu Formasi Manajer Koperasi Merah Putih, Ini Syarat dan Alur Pendaftaran
Setelah berbagai anggaran itu menuai gelombang kritik di publik, BGN kini menyebutkan adanya arah baru dalam program MBG.
Pihak BGN bilang, fokus baru MBG ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo, yang menyasar pada anak kurang gizi dan kalangan kurang mampu.
Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan, pihaknya kini sedang menyiapkan tim yang akan ditugaskan untuk memilah penerima manfaat program MBG.
“Minggu depan sudah mulai disurvei di Jakarta untuk menyisir penerima manfaat,” katanya, dikutip dari Kompas.com, Kamis (16/4/2026).
Nama tim tersebut adalah Tim Optimalisasi Penerima Manfaat.
Dia menjelaskan, pendekatan berbasis kebutuhan menjadi kunci efektivitas program MBG kedepan.
Koordinasi awal juga akan dilakukan bersama Kementerian Sosial dan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Koordinasi tersebut berupa pertukaran data penerima manfaat dari kedua kementerian tersebut.
Nantinya, Tim yang dibentuk BGN akan tetap memvalidasi data dengan terjun langsung ke lapangan.
Nanik menekankan, BGN ingin memastikan MBG tepat sasaran dan memberi dampak nyata.
Karena itu, pengawasan dan evaluasi akan terus diperkuat agar program ini berjalan optimal. "Iya nantinya data dari kita," ujar Nanik singkat. (*)
