TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Anggota Komisi I DPR RI, Rachmat Hidayat, mengingatkan potensi ancaman krisis pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) seiring menurunnya kualitas lahan pertanian dan melemahnya sistem pendampingan petani di lapangan.
Peringatan tersebut disampaikan Rachmat setelah menerima arahan dari Ketua Umum DPP PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri, terkait kewaspadaan terhadap ancaman krisis pangan nasional.
Menurutnya, kondisi pertanian di NTB saat ini menunjukkan tanda-tanda tekanan serius akibat pola tanam yang tidak berkelanjutan serta eksploitasi lahan tanpa jeda pemulihan.
“Tanah kita sekarang sudah lelah. Pola tanam padi-padi-padi tanpa rotasi membuat tanah kehilangan kemampuan memulihkan diri. Dulu kita mengenal palawija untuk memberi jeda, sekarang semua berubah karena desakan ekonomi,” ujarnya saat memberikan refleksi lapangan di Mataram, Kamis (16/4/2026).
Baca juga: Strategi Pemerintah di Bidang Pertanian Dalam Menghadapi Musim Kemarau Panjang
Rachmat menuding lemahnya peran Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) yang seharusnya menjadi ujung tombak pendampingan petani. Ia menilai kehadiran penyuluh di lapangan kini semakin berkurang.
“Datanglah ke Kotaraja di Lombok Timur atau ke Narmada di Lombok Barat. Banyak balai penyuluhan yang rusak dan fungsinya hilang. Penyuluh ada di atas kertas, tapi tidak hadir di tengah sawah untuk membimbing petani,” ucapnya.
Kondisi tersebut dinilai berdampak pada pola pengambilan keputusan petani yang cenderung jangka pendek dan kurang terarah. Ia juga mengkritik kebijakan instan yang melibatkan sektor non-pertanian dalam pengelolaan komoditas tertentu, karena dianggap tidak menyentuh akar persoalan.
Selain itu, Rachmat menyinggung dampak pengelolaan lahan yang tidak terkendali di Pulau Sumbawa. Ia menilai pembukaan lahan untuk komoditas jagung secara masif telah memicu kerusakan lingkungan, termasuk banjir yang terjadi berulang setiap tahun.
“Para petani ulet kita dari Bima membuka lahan di Sumbawa, tapi karena tanpa pengaturan, kawasan hutan dibabat untuk jagung. Hasilnya? Banjir datang setiap tahun. Alam mulai menjawab,” kata politisi PDI Perjuangan itu.
Rachmat mendorong pemerintah untuk segera melakukan pembenahan mendasar guna menjaga ketahanan pangan daerah. Ia menekankan pentingnya menghidupkan kembali peran penyuluh pertanian, menerapkan pola tanam berkelanjutan, melindungi lahan produktif, serta mendorong regenerasi petani.
“Persoalan pangan adalah persoalan kedaulatan. Kita tidak boleh terlena dengan kelimpahan semu di pasar hari ini. Jika fondasinya rapuh, suatu saat uang mungkin ada, tapi makanan tidak tersedia,” tutupnya.
Di sisi lain, data dari BPS Provinsi NTB menunjukkan bahwa ekonomi NTB pada triwulan I 2025 mengalami kontraksi sebesar minus 1,47 persen, dipengaruhi penurunan sektor tambang yang memiliki kontribusi besar terhadap PDRB daerah.
Namun, sektor pertanian justru mencatat pertumbuhan positif sebesar 10,18 persen dan menjadi salah satu capaian terbaik dalam lima tahun terakhir.
Pihak BPS juga mencatat daya beli masyarakat masih tumbuh 4,18 persen, serta indeks keyakinan konsumen tetap berada di zona positif.
