TRIBUNJOGJA.COM, YOGYA - Kenaikan harga bahan baku berupa plastik melonjak akibat konflik Timur Tengah yang membuat pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) semakin terjepit. Bahkan dikabarkan kenaikan dari harga ini dapat mencapai hingga 100 persen.
Menanggapi hal tersebut, ekonom UGM, Wisnu Setiadi Nugroho, menjelaskan bawa kenaikan harga plastik bukan sekadar masalah operasional, melainkan beban tambahan di tengah daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.
Menurutnya hal ini menjadi sebuah alarm bagi ketahanan UMKM. Jika tidak dimitigasi dengan strategi adaptasi yang cepat, risiko output UMKM menurun atau bahkan gulung tikar menjadi sangat nyata.
“Kita harus menyadari bahwa UMKM Indonesia sangat bergantung pada plastik mulai dari kemasan makanan hingga kantong belanja,” ungkapnya, Kamis (16/4/2026).
Sekitar 60 % hingga 70 % struktur biaya produk kuliner UMKM seringkali dipengaruhi oleh biaya bahan baku dan kemasan.
Sehingga adanya kenaikan harga plastik tersebut membuat keuntungan UMKM akan tergerus sangat dalam.
Wisnu menerangkan bahwa penyebab kenaikan harga plastik ini terjadi karena adanya efek domino pada rantai nilai petrokimia.
Pertama, terdapat gangguan logistik dari Selat Hormuz. Selat Hormuz adalah jalur vital perdagangan minyak dunia.
Ketegangan di wilayah ini meningkatkan harga minyak mentah dan gasolin secara global.
Selanjutnya, persoalan bahan baku dari Plastik yang merupakan bahan baku turunan. Plastik diproduksi dari polimer seperti polietilena dan polipropilena yang merupakan produk turunan minyak bumi/gasolin.
Ketika harga bahan baku induknya naik, biaya produksi biji plastik otomatis terkerek. Faktor terakhir kenaikan harga plastik adalah prioritas energi yang disalurkan untuk ketersediaan bahan bakar transportasi dan pemanas dibandingkan dengan produk turunan petrokimia lainnya.
“Dalam situasi konflik, banyak negara eksportir atau pengolah minyak memprioritaskan ketersediaan bahan bakar untuk transportasi dan pemanas dibandingkan produk turunan petrokimia lainnya. Hal ini menyebabkan berkurangnya dan kelangkaan suplai biji plastik di pasar internasional,” jelasnya.
Lebih lanjut, Wisnu menjelaskan bahwa dampak dari fenomena tersebut bagi pelaku UMKM akan sangat sistemik terhadap struktur biaya mereka.
Para pelaku UMKM mengalami lonjakan COGS (Cost of Goods Sold), yaitu komponen kemasan yang biasanya murah kini membebani margin keuntungan. Kenaikan harga bahan baku kemasan berbentuk plastik ini juga menciptakan kelemahan harga jual.
Mengingat daya beli masyarakat yang masih "rapuh", menaikkan harga jual produk bisa menjadi senjata makan tuan, yaitu konsumen akan beralih atau mengurangi konsumsi secara keseluruhan. Tentunya dengan semakin naik harga dari bahan kemasan plastik tersebut, pelaku UMKM akan mengalami defisit arus kas.
Banyak yang mungkin memilih berhenti beroperasi daripada terus menanggung kerugian setiap kali memproduksi barang.
“Seringkali, shock ekonomi yang berujung penutupan akan lebih lambat lagi pemulihannya,” jelasnya.
Untuk menyiasati kenaikan harga plastik ini, menurut Wisnu para pelaku UMKM harus gesit melakukan adaptasi strategis.
Seperti mulai melirik kemasan alternatif yang lebih stabil harganya atau berbasis lokal, seperti kertas, besek bambu, atau kemasan berbahan dasar singkong yang lebih ramah lingkungan.
Atau dapat dilakukan dengan cara mendesain ulang kemasan, yaitu mengurangi ketebalan atau ukuran plastik tanpa mengurangi kualitas keamanan produk.
Pelaku UMKM juga dapat melakukan inovasi model bisnis melalui penerapan sistem membawa wadah sendiri dengan memberikan insentif berupa potongan harga kecil kepada konsumen.
“Hal ini sudah banyak diterapkan di banyak coffee shop.Cara ini bisa mengurangi ketergantungan pada plastik sekali pakai,” ungkapnya.
Namun yang tidak kalah penting menurut Wisnus adalah kehadiran pemerintah dengan membuat kebijakan yang komprehensif, bukan sekadar imbauan.
Pemerintah bisa mendorong kebijakan fiskal. Dengan memberikan insentif pajak bagi UMKM yang terdampak langsung atau menghapuskan pajak impor sementara untuk bahan baku alternatif non-plastik.
Kemudian, pemerintah juga bisa melakukan program subsidi silang atau penyangga stok. Melalui BUMN terkait, pemerintah bisa melakukan intervensi pasar untuk menstabilkan harga biji plastik domestik agar tidak terlalu fluktuatif mengikuti harga dunia.
Terakhir, pemerintah harus mendorong masivitas sosialisasi kemasan alternatif. Tentu dengan mendorong riset dan memfasilitasi akses UMKM ke produsen kemasan ramah lingkungan yang harganya seringkali masih lebih mahal dari plastik.
Wisnu menambahkan, jika hal tersebut tentu diperlukan juga sebuah pendampingan manajemen biaya.
“Melalui dinas terkait, memberikan pelatihan kepada pelaku UMKM tentang cara mengelola keuangan dan strategi pricing di masa krisis energi,” pungkasnya. (hda)
