Laporan Wartawan Tribun-papua.com,Noel Iman Untung Wenda

TRIBUN-PAPUA.COM, WAMENA – United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mengeluarkan pernyataan keras terkait eskalasi kekerasan yang kembali meningkat di beberapa titik di Tanah Papua.

Organisasi tersebut menilai negara gagal memberikan jaminan keamanan dan perlindungan bagi warga sipil menyusul serangkaian insiden mematikan yang terjadi di wilayah pegunungan dalam sepekan terakhir.

Dalam keterangan resminya kepada Tribun-Papua.com, Kamis (16/4/2026), Presiden Eksekutif ULMWP Menase Tabuni menyoroti operasi keamanan yang berlangsung pada 14 April 2026 di Distrik Kebru, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.

Berdasarkan laporan yang diterima, operasi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan luka-luka di kalangan warga sipil, termasuk anak-anak.

Baca juga: Diki Barus Hilang di Tolikara, Masyarakat Batak Desak Aparat Lakukan Pencarian Intensif

“Peristiwa di Distrik Kebru menjadi fakta nyata atas meningkatnya kekerasan di Papua. Hal ini menunjukkan kebijakan keamanan yang ada tidak mampu melindungi rakyat,” ujar Menase.

Menurutnya, pola kekerasan ini merupakan ancaman serius bagi keberlangsungan hidup masyarakat asli Papua.

Eskalasi di Beberapa Wilayah

Selain insiden di Kabupaten Puncak, ULMWP juga mencatat rentetan kekerasan lain yang terjadi dalam waktu berdekatan.

Di antaranya adalah kasus penembakan warga sipil di Kabupaten Dogiyai serta insiden di Tolikara, yang hingga kini masih menyisakan misteri terkait hilangnya warga bernama Diki Barus.

Wakil Presiden Eksekutif ULMWP, Octovianus Mote, menyatakan operasi keamanan baik melalui jalur darat maupun udara di Distrik Kebru telah memicu gelombang pengungsi internal baru.

Warga yang sebelumnya mencari perlindungan di wilayah tersebut kini terpaksa kembali mengungsi akibat trauma dan rasa takut.

"Rakyat Papua saat ini hidup di bawah bayang-bayang ketakutan. Komunitas internasional semestinya tidak menutup mata atas tragedi kemanusiaan yang terus berulang ini," tegas Octovianus.

Desakan Investigasi Internasional

Merespons kondisi keamanan yang tidak kondusif, ULMWP secara resmi mendesak Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk segera membentuk tim investigasi independen.

Baca juga: Dugaan Operasi Militer di Puncak Papua Tengah, Delapan Warga Sipil Dilaporkan Tewas

Langkah ini dianggap mendesak guna melakukan penyelidikan menyeluruh atas dugaan pelanggaran HAM yang terjadi.

Selain itu, mereka juga menyerukan solidaritas dari negara-negara di kawasan Pasifik untuk memberikan perhatian serius terhadap krisis kemanusiaan di wilayah Pegunungan Tengah Papua.

Operasi keamanan dikabarkan masih berlangsung, sementara akses informasi dari wilayah terdampak masih sangat terbatas. 

ULMWP menilai, tanpa langkah konkret dan tekanan internasional, siklus kekerasan terhadap warga sipil di Papua dikhawatirkan akan terus berlanjut tanpa penyelesaian komprehensif. (*)