Laporan Wartawan TribunLombok.com, Robby Firmansyah

TRIBUNLOMBOK.COM, MATARAM - Menteri Sosial Republik Indonesia (Mensos RI) Saifullah Yusuf menegaskan rekrutmen calon siswa sekolah rakyat harus transparan, tidak boleh ada titipan maupun sogok-menyogok melainkan murni diberikan kepada keluarga yang membutuhkan. 

Hal ini disampaikan Gus Ipul sapaan akrabnya saat mengunjungi Sekolah Rakyat Sentra Paramita Mataram, Kamis (16/4/2026). 

"Sekarang sudah masuk tahapan seleksi, penting saya sampaikan dalam seleksi ini tidak boleh ada titipan, tidak ada sogok-menyogok dan KKN ini murni harus keluarga tidak mampu," kata Gus Iful. 

Mantan Walikota Pasuruan ini mengatakan seleksi calon siswa sekolah rakyat ini tidak melalui seleksi terbuka, melainkan dipilih berdasarkan kondisi ekonomi keluarga yakni yang masuk kedalam desil I dan desil II sesuai data tunggal sosial ekonomi nasional (DTSEN). 

Data ini kemudian akan dilakukan verifikasi oleh pendamping dari Kementerian Sosial (Kemensos), Dinas Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar Menengah (Kemendikdasmen) dan Badan Pusat Statistik (BPS). 

Baca juga: Siswa Baru Sekolah Rakyat 2026 Dijangkau dari DTSEN, Tidak Ada Pendaftaran

Setelah itu jika orang tua dari calon siswa sepakat untuk menyerahkan anaknya ke sekolah rakyat, nama-nama tersebut akan diserahkan kepada Bupati/Walikota untuk disetujui dan dikirimkan ke Kemensos. 

"Kami akan periksa sekali lagi barulah kami tetapkan sebagai siswa sekolah rakyat, jadi prosesnya panjang dan berlapis," kata Gus Iful. 

Terkait dengan adanya orang tua yang menarik anaknya dari sekolah rakyat, Gus Ipul mengatakan itu tidak menjadi masalah. 

Kendati demikian ia meminta pihaknya untuk meyakinkan orang tua siswa, bahwa program ini adalah bentuk dari menjamin masa depan anak-anak yang masuk desil I dan desil II. 

"Kalau ada keluarga yang mundur kita yakinkan lagi, kalau tidak bisa (Di yakinkan) kita tidak bisa memaksa, tapi kita yakinkan ini demi masa depan putra dan putri dari keluarga desil I dan II," tegasnya. 

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) ini juga mengingatkan kepada para siswa, agar tidak ada bullying di sekolah rakyat termasuk melakukan kekerasan seksual dan kekerasan fisik. 

"Siapapun yang melakukan kekerasan seksual, kekerasan fisik terbukti, tidak pakai surat peringatan langsung diberhentikan. Tidak mentolerir adanya tindakan seperti itu, termasuk tindakan intoleransi," pungkasnya. 

(*)