TRIBUNPALU.COM - Respons Ombudsman RI setelah sang ketua Hery Susanto ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan Korupsi tata kelola pertambangan nikel.
Hery ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung (Kejagung) atas kasus dugaan korupsi tata kelola usaha pertambangan nikel periode 2013–2025.
Pernyataan ini dirilis secara kolektif oleh delapan anggota Ombudsman RI periode 2026-2031 melalui keterangan tertulis pada Kamis (16/4/2026).
Dalam pesannya, mereka menyesalkan kejadian tersebut dan mengakui bahwa situasi ini telah menimbulkan ketidaknyamanan bagi masyarakat.
Baca juga: Aksi Pencurian di Palu Diduga Dilakukan Pelaku Sama, Terekam di Masjid dan Toko Bangunan
“Pimpinan Ombudsman RI Periode 2026-2031 menyampaikan permintaan maaf atas ketidaknyamanan publik dan menyesalkan peristiwa ini terjadi serta berkomitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan publik terhadap tugas pengawasan pelayanan publik dengan penuh integritas,” tulis Ombudsman RI, pada Kamis, dilansir dari Kompas.com,
Meski terpukul dengan kasus ini, mereka menegaskan komitmen kuat untuk terus menjaga kepercayaan masyarakat dalam mengawasi pelayanan publik.
Lembaga ini juga menyatakan sikap kooperatif dan menghormati sepenuhnya proses hukum yang sedang berjalan di Kejaksaan Agung.
“Setiap pihak berhak memperoleh proses hukum yang adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” demikian keterangan tertulis Ombudsman.
Ombudsman mengatakan, untuk menjaga kelangsungan pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat, para pimpinan memastikan langkah-langkah internal yang diperlukan sesuai dengan mekanisme kelembagaan.
“Selain itu, fungsi pengawasan pelayanan publik tetap berjalan sebagaimana mestinya dan tidak terganggu oleh proses hukum yang sedang berlangsung,” demikian keterangan tertulis Ombudsman.
Adapun kedelapan pimpinan Ombudsman tersebut sebagai berikut:
Kejaksaan Agung (Kejagung) RI menangkap dan menetapkan Ketua Ombudsman RI, Hery Susanto, sebagai tersangka dalam kasus dalam tindak pidana korupsi dalam hal tata kelola usaha pertambangan di nikel di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Baca juga: Kekayaan Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI Ditangkap Kejagung, Diduga Terima Suap Rp1,5 M
Hanya berselang enam hari setelah pelantikan, Hery keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung dengan tangan terborgol dan mengenakan rompi tahanan berwarna merah muda pada Kamis (16/04/2026) siang.
Sesaat setelah dilantik, Hery sempat menebar janji manis siap menjalankan mandat pengawasan pelayanan publik dalam jabatan yang diemban.
"Kami bersembilan akan segera merapatkan barisan untuk merampungkan tugas, fungsi, dan kewenangan kami yang sudah ditunggu masyarakat," ujar Hery dilansir Tribunnews.com.
Baca juga: Pengemis Cilik Menjamur di Pusat Kota Palu, Praktisi Hukum Soroti Dugaan Eksploitasi Anak
Lebih lanjut, ia juga sesumbar untuk melakukan pembenahan internal lembaga. Pembenahan tersebut mencakup perbaikan struktur sumber daya manusia (SDM) serta pengelolaan anggaran agar kinerja Ombudsman lebih optimal.
Ia berambisi menyelaraskan kinerja Ombudsman dengan program prioritas pemerintah guna memastikan hak-hak masyarakat terpenuhi.
"Oleh karena kami masih dianggap berjarak dengan pemerintah, maka kami akan mendekatkan program-program yang menjadi tujuan pemerintah, yaitu Asta Cita, untuk bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Dengan demikian, perlu pengawasan Ombudsman," kata Hery.
Ombudsman adalah lembaga negara mandiri yang berwenang mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), maupun badan swasta atau perorangan yang menggunakan dana APBN/APBD.
Hery menilai sejumlah program strategis pemerintah masih belum sepenuhnya tersampaikan kepada masyarakat, seperti pendidikan gratis, sekolah rakyat, program Makan Bergizi Gratis, hingga hilirisasi industri.
"Program-program pemerintah ini akan kami dekatkan dengan masyarakat, termasuk juga bisa dilaksanakan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, perlu pendampingan dari Ombudsman agar program pemerintah yang baik itu bisa tercapai kepada masyarakat," imbuh Hery.
Namun, belum lama menyampaikan sumpah janji jabatan dan komitmennya, Hery harus berurusan dengan hukum.
Kejaksaan Agung menetapkan Ketua Ombudsman RI Hery Susanto (HS) sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi tata kelola tambang nikel di wilayah Sulawesi Tenggara (Sultra) periode 2013–2025.
Berdasarkan keterangan Direktur Penyidikan Jampidsus, Syarief Sulaeman, kasus ini berawal dari sebuah perusahaan berinisial PT TSHI yang mengalami masalah perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) oleh Kementerian Kehutanan (Kemenhut).
"Jadi, pada awalnya ada salah satu perusahaan bernama PT TSHI itu memiliki permasalahan perhitungan PNBP oleh Kemenhut," kata Syarief dalam konferensi pers di Kejagung, Jakarta, Kamis (16/04/2026), dilansir dari Kompas.com.
Perusahaan itu kemudian bekerja sama dengan Hery untuk mencari jalan keluar atas masalah tersebut.
Modusnya, Hery diduga mengatur agar Ombudsman mengeluarkan koreksi atas kebijakan Kemenhut, yang intinya memberikan celah bagi PT TSHI untuk menghitung sendiri besaran beban pajak yang harus mereka bayar.
Dalam hal ini, Hery diduga menerima uang sebesar Rp1,5 miliar dari Direktur PT TSHI.
"Untuk melaksanakan hal tersebut, tersangka ini menerima sejumlah uang dari Saudara LKM yang merupakan Direktur PT TSHI. Kurang lebih yang sudah diserahkan dari satu orang ini adalah sejumlah Rp1,5 miliar," kata Syarief.
Baca juga: Profil Hery Susanto, Ketua Ombudsman RI Tersingkat, Ditangkap Kejagung Terkait Kasus Tambang
Lewat surat itu, kata Syarief, kebijakan Kemenhut yang sebelumnya berlaku menjadi dibatalkan.
"Sehingga surat atau kebijakan yang dilakukan oleh Kemenhut itu dikoreksi oleh Ombudsman, dengan perintah agar PT TSHI melakukan penghitungan sendiri terkait beban yang harus dibayar," ucapnya.
Atas perbuatannya, Hery disangka melanggar Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 5, dan Pasal 606 KUHP.
Berdasarkan pantauan Kompas.com, Hery keluar dari Gedung Bundar Kejagung sekitar pukul 11.19 WIB. Ia ditahan untuk 20 hari ke depan di Rumah Tahanan Kejaksaan Agung.
"Pada saat ini tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari ke depan di Rutan Salemba cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan," ucap Syarief.
Kabar penangkapan Hery Susanto ini bak petir di siang bolong bagi Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda.
Meski prihatin, Rifqi menegaskan bahwa pihaknya menghormati penuh langkah hukum yang sedang dilakukan Kejagung. "Kami menghormati proses hukum yang berjalan," ujar politikus Partai NasDem ini.
Rifqi pun meminta delapan pimpinan Ombudsman RI lainnya segera mengambil langkah cepat agar roda organisasi tetap berjalan.
"Kami meminta kepada delapan orang pimpinan Ombudsman RI untuk segera melakukan konsolidasi internal dan memastikan seluruh tugas, kewenangan, dan fungsi Ombudsman RI di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik," ucapnya.
Terkait status hukum Hery Susanto, ia mengimbau semua pihak untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah hingga adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
(*)
