TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta, August Hamonangan, mengkritik pengelolaan sampah di Ibu Kota yang dinilai belum optimal, khususnya di kawasan pasar dan pusat aktivitas ekonomi.
Hal tersebut disampaikan menyusul temuan tumpukan sampah yang menggunung saat sidak di kawasan Pasar Jaya Pasar Minggu.
August mengaku kecewa karena kondisi di lapangan tidak sejalan dengan klaim peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah.
“Kami kecewa. Selama ini disampaikan bahwa Jakarta sudah sadar sampah, tapi kenyataannya di Pasar Minggu justru tumpukan sampah semakin banyak dan tinggi,” kata August, Jumat (17/4/2026).
Ia mengungkapkan, salah satu penyebab membeludaknya sampah di lokasi tersebut diduga berasal dari luar wilayah Jakarta, bahkan dari daerah penyangga seperti Bogor dan Depok.
Menurutnya, fenomena ini harus menjadi perhatian serius Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta agar tidak terus berlarut.
“Diduga ada warga dari luar Jakarta yang ikut membuang sampah ke sana. Ini harus diseriusi dan perlu ada ketegasan,” tegasnya.
August menilai, keterbatasan armada pengangkut sampah menjadi salah satu kendala utama dalam penanganan di lapangan.
Selain itu, persoalan di tempat pembuangan akhir seperti TPST Bantargebang juga turut berdampak pada keterlambatan pengangkutan.
“Kalau kemampuan truk terbatas dan pengangkutan terganggu, maka sampah akan terus menumpuk,” katanya.
Tak hanya di Pasar Minggu, ia menyebut kondisi serupa juga terjadi di TPS Rawajati.
Menurutnya, lokasi tersebut kerap menjadi titik pembuangan sampah dari berbagai wilayah karena letaknya yang strategis di pinggir jalan dan dekat stasiun.
“Di Rawajati juga kewalahan. Sampah datang dari berbagai kecamatan, sehingga petugas kesulitan melakukan pemilahan dan pengangkutan,” jelasnya.
August menegaskan, pengangkutan sampah idealnya dilakukan setiap hari.
Namun, keterbatasan armada dan sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala di lapangan.
Ia pun membuka peluang dukungan dari DPRD jika memang diperlukan penambahan petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PJLP), asalkan diiringi dengan peningkatan kinerja.
“Kalau memang butuh penambahan tenaga, kami tidak masalah. Tapi harus dibuktikan dulu bahwa upaya yang dilakukan sudah maksimal,” ucapnya.
Lebih jauh, ia menyoroti minimnya pelibatan masyarakat dan pengelola kawasan, termasuk pasar dan pelaku usaha, dalam pengelolaan sampah.
Padahal, menurutnya, pasar dan pusat perbelanjaan seharusnya memiliki tanggung jawab dalam mengelola sampah secara mandiri.
“Persoalan ini bukan hanya soal angkut, tapi juga menyadarkan warga dan melibatkan semua stakeholder, termasuk Pasar Jaya dan pelaku UMKM. Ini yang belum maksimal,” pungkasnya.
Baca juga: Viral Tradisi Respons "Siap Pak" di Grup WA Pemda, Anies Baswedan Akui Pernah Larang di DKI
Baca juga: Jadwal Super League Pekan 28: Persaingan Memanas, Persib di Puncak, Persija Wajib Menang
Baca juga: Pemkot Jaktim Siapkan Insentif, Nelayan Antusias Tangkap Ikan Sapu-sapu
