TRIBUNSTYLE.COM -- Pemerintah Iran mengungkap aturan baru terkait pembukaan Selat Hormuz yang ternyata masih bersifat terbatas, meskipun sebelumnya disebut telah dibuka kembali.
Dalam pernyataan terbarunya, Iran menyampaikan kepada para mediator bahwa akses di jalur pelayaran strategis tersebut tidak sepenuhnya bebas. Pembatasan tetap diberlakukan, termasuk pengaturan jumlah kapal yang dapat melintas serta kewajiban pembayaran tarif tertentu.
Informasi ini muncul di tengah situasi gencatan senjata yang tengah berlangsung. Meski demikian, Teheran tetap memilih untuk mempertahankan kontrol ketat atas salah satu jalur perdagangan minyak terpenting di dunia tersebut.
Berdasarkan laporan yang dikutip dari Wall Street Journal pada Jumat (17/4/2026), setiap kapal yang ingin melintasi Selat Hormuz diwajibkan untuk melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan Korps Garda Revolusi Iran atau IRGC.
Selain itu, pihak IRGC juga memiliki kewenangan untuk memblokir kapal-kapal yang berasal dari negara yang dianggap sebagai musuh oleh Iran.
Kebijakan ini diperjelas setelah sebelumnya Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, menyampaikan melalui media sosial X bahwa Selat Hormuz telah dibuka.
Namun, pernyataan tersebut kemudian diluruskan oleh pihak lain dalam tim perunding Iran.
"Hanya beberapa kapal komersial yang akan diizinkan melewati Selat Hormuz dengan syarat membayar tol," ujar Mahmoud Nabavian, seorang anggota parlemen konservatif sekaligus anggota tim perunding dengan Amerika Serikat.
Hal serupa juga disampaikan oleh Ali Khezrian, anggota Komisi Keamanan Nasional di parlemen Iran, yang menegaskan bahwa kebijakan tarif tersebut akan tetap diberlakukan.
Baca juga: Gus Miftah Banggakan Diplomasi Prabowo Buat Kapal Tanker RI Lolos Selat Hormuz, DJ Donny Menyanggah
Langkah Iran ini dinilai menimbulkan kekhawatiran di kalangan negara-negara produsen energi di kawasan Teluk. Sebab, Selat Hormuz merupakan jalur utama bagi ekspor minyak mereka ke berbagai negara.
Ketidakpastian akses di jalur vital ini tidak hanya berdampak pada negara produsen, tetapi juga pada konsumen energi di berbagai kawasan, termasuk Eropa dan Asia.
Situasi ini berpotensi mengganggu stabilitas pasokan energi global, mengingat pentingnya Selat Hormuz dalam rantai distribusi minyak dunia.
Dengan kebijakan pembatasan yang tetap diberlakukan, banyak pihak kini menunggu perkembangan lebih lanjut terkait stabilitas kawasan dan dampaknya terhadap perdagangan internasional. (Tribun Style/Tribunnews Bogor)
