TRIBUNNEWS.COM - Aktivitas usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di wilayah terdampak bencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar) terus menunjukkan tren pemulihan yang kuat.
Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) mencatat sebagian besar sektor usaha masyarakat seperti warung, toko, restoran, dan kafe telah kembali beroperasi.
Kebangkitan sektor UMKM tersebut menjadi penopang utama pemulihan ekonomi para penyintas bencana. Tingkat pemulihannya pun tercatat cukup signifikan di setiap wilayah.
Berdasarkan data, tingkat pemulihan aktivitas UMKM di Provinsi Sumbar telah mencapai 100 persen. Sementara itu, di Provinsi Aceh dan Sumut masing-masing telah mencapai 94,44 persen, dengan 17 kabupaten/kota yang aktivitas ekonominya sudah kembali berjalan normal.
Meski demikian, masih terdapat dua wilayah yang memerlukan perhatian khusus, yakni Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Di Kabupaten Aceh Tengah, sedikitnya 13 unit usaha, seperti restoran, warung, kafe, dan kedai masih terdampak akibat kerusakan berat.
Baca juga: Rp537,22 Miliar Digelontorkan Satgas PRR untuk Perbaikan Rumah Penyintas Bencana Sumatera
Kerusakan tersebut tersebar di beberapa desa, termasuk di Kecamatan Linge dan Kebayakan. Selain itu, lima unit hotel dan penginapan juga mengalami kerusakan sehingga aktivitas ekonomi di sejumlah titik belum sepenuhnya pulih.
Sementara itu, di Kabupaten Tapanuli Tengah, dampak bencana tercatat lebih luas dengan sekitar 2.059 unit usaha terdampak yang tersebar di 14 kecamatan. Kerusakan akibat banjir dan longsor tidak hanya berdampak pada bangunan usaha, tetapi juga menghambat distribusi barang dan aktivitas perdagangan masyarakat.
Ketua Satgas PRR Muhammad Tito Karnavian mengatakan, pemulihan UMKM merupakan salah satu indikator utama bangkitnya ekonomi daerah terdampak. Menurutnya, sektor ini menjadi kunci untuk mengembalikan pertumbuhan ekonomi daerah yang sempat menurun akibat bencana.
"Warung/toko UMKM ini penting juga karena indikator ekonomi. Ekonomi harus jalan karena pertumbuhan ekonomi di daerah terdampak ini menurun semua. Kemudian, inflasi kemarin relatif meningkat, tapi sekarang sudah membaik. Aceh itu ada 94 persen UMKM-nya, ini yang dikerjakan menteri UMKM, bersama mendag, dan menparekraf," ujar Tito dalam siaran pers yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (18/4/2026).
Untuk mempercepat pemulihan tersebut, pemerintah tidak hanya mendorong pembukaan kembali aktivitas usaha. Pemerintah juga memberikan dukungan nyata dalam bentuk penyediaan sarana produksi bagi pelaku UMKM terdampak.
Baca juga: Satgas PRR Dorong Percepatan Rehabilitasi Sawah Terdampak Bencana: Langkah Jamin Ketahanan Pangan
Dukungan itu diwujudkan melalui distribusi berbagai kebutuhan usaha yang bersifat langsung dan aplikatif. Bentuk dukungan tersebut mencakup alat produksi sektor makanan dan minuman seperti peralatan memasak dan pengolahan makanan, bantuan bahan baku usaha, serta paket minyak goreng untuk menunjang operasional harian pelaku usaha.
Selain itu, diberikan pula bantuan pakaian baru bagi pelaku usaha terdampak sebagai bagian dari pemulihan sektor perdagangan kecil. Bantuan benang songket juga disalurkan untuk mendukung keberlangsungan usaha kerajinan lokal.
Dalam mendukung operasional di wilayah terdampak, pemerintah juga menyiapkan fasilitas penunjang berupa tenda usaha sementara bagi pelaku UMKM yang tempat usahanya rusak. Selain itu, sumur bor juga disediakan untuk memastikan ketersediaan air bersih yang menjadi kebutuhan dasar bagi kegiatan produksi dan layanan usaha.
Langkah-langkah tersebut dirancang agar pelaku UMKM tidak hanya kembali membuka usaha. Lebih dari itu, mereka diharapkan mampu menjalankan aktivitas produksi dan pelayanan secara optimal di tengah proses pemulihan.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkuat dukungan pembiayaan melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Program tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR Pascabencana di Wilayah Provinsi Aceh, Sumut, dan Sumbar.
Baca juga: Bantuan Pascabencana Dipastikan Tepat Sasaran, Satgas PRR Andalkan Data
Melalui kebijakan itu, pemerintah memberikan relaksasi berupa penundaan pembayaran, restrukturisasi kredit, serta penambahan plafon pembiayaan. Kemudian, akses terhadap KUR baru juga dipermudah untuk mendorong pelaku UMKM kembali bangkit dan berkembang.
Hingga 18 April 2026, tercatat sebanyak 193.703 debitur KUR terdampak di tiga provinsi dengan total outstanding mencapai Rp11,22 triliun. Program tersebut menjadi salah satu instrumen penting dalam menjaga keberlanjutan usaha masyarakat di tengah masa pemulihan.
