TRIBUN-MEDAN.COM - Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) mengklaim dirinya punya peran besar dalam karier politik Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
JK mengaku, dirinya yang membawa Jokowi dari Solo ke Jakarta hingga menjadi Presiden RI.
"Apa kurangnya saya coba? Saya yang bawa ke Jakarta. Kasih tahu semua itu, termul-termul itu. Jokowi jadi presiden karena saya," kata JK dalam jumpa pers di kediamannya di Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).
Termul adalah singkatan dari Ternak Mulyono, sebuah istilah gaul politik yang sering digunakan di media sosial Indonesia sebagai sindiran atau kritik terhadap pendukung atau loyalis Jokowi.
JK sekali lagi menegaskan, jika dirinya punya banyak peran dalam membantu Jokowi menjajaki karier politik dari Solo hingga ke Jakarta. "Siapa yang bawa Jokowi ke Jakarta? Saya yang bawa ke Jakarta dari Solo, untuk jadi gubernur. Saya yang bawa,"ucapnya kembali.
Jokowi pada Pilkada DKI Jakarta 2012 berpasangan dengan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mereka terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta setelah menjalani Pilkada dua putaran.
Jusuf Kalla mengklaim Presiden ke-5 RI yang juga merupakan Ketua PDIP, Megawati Soekarnoputri, berterima kasih kepadanya sebab membantu Jokowi atas kemenangan tersebut. "Sehingga waktu dia menang jadi gubernur, setelah ke Ibu Mega, datang sama saya ucapan terima kasih,"ucap JK.
Bahkan pada Pilpres 2014, Jokowi pun menggandeng JK sebagai wakil presiden hingga akhirnya mereka bisa terpilih menjadi presiden dan wakil presiden setelah mengalahkan rivalnya Prabowo-Hatta Rajasa.
JK Dilaporkan ke Polisi
Jusuf Kalla dilaporkan ke Polda Metro Jaya oleh Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) bersama sejumlah organisasi kemasyarakatan terkait dugaan penistaan agama pada Minggu (12/4/2026) malam.
Laporan tersebut buntut video ceramah JK di Masjid Kampus Universitas Gadjah Mada (UGM) pada 5 Maret 2026 beredar di media sosial.
JK curiga video soal ceramaah dirinya di UGM muncul setelah dirinya melaporkan Ahli Digital Forensik, Rismon Sianipar, ke Bareskrim Polri pada Senin (6/4/2026) atas dugaan pencemaran nama baik.
"Ini kenyataannya bahwa ini timbul setelah saya mengadukan Rismon," kata JK.
Rismon dilaporkan ke polisi karena menuding JK mendanai kasus ijazah Joko Widodo atau Jokowi.
JK menyebut masalah ijazah Jokowi sudah terlalu berlarut-larut. Menurutnya, Jokowi lebih baik menunjukkan ijazahnya kepada publik. "Dan saya lihat itu asli, kenapa tidak dikasih lihat? Membiarkan masyarakat ini berkelahi diri sendiri, saling memaki masyarakat. Dua tahun,"ucapnya.
Baca juga: AMARAH Jusuf Kalla Dilaporkan: Termul, Jokowi Jadi Presiden Itu Karena Saya
Wacana Mempertemukan JK dengan Ketua Umum GAMKI
Sebelumnya, Ketua Harian PSI, Ahmad Ali, berinisiatif mempertemukan Jusuf Kalla dengan Ketua Umum GAMKI, Sahat Martin Philip Sinurat. Langkah ini diambil untuk meredam polemik dugaan penistaan agama yang menyeret nama JK. Isu ini sebelumnya ramai di publik. Terutama setelah potongan video ceramah JK viral di media sosial.
Pelaporan terhadap JK pun bergulir ke ranah hukum. Ahmad Ali menilai situasi ini perlu segera didinginkan. Ia memilih jalur dialog. Ia ingin mempertemukan kedua belah pihak agar ada titik temu.
Rencana tersebut bukan sekadar wacana. Ahmad Ali mengaku sudah berkomunikasi langsung dengan JK.
Bahkan, ia dihubungi langsung oleh JK setelah laporan itu mencuat. “Kemarin Pak Jusuf Kalla menelepon saya. Insyaallah dalam waktu dekat kita akan lakukan pertemuan mediasi,” ujarnya.
Ia menegaskan siap menjadi mediator. Ia ingin mempertemukan JK dan Sahat dalam satu forum. Tujuannya agar persoalan tidak terus berkembang.
Menurutnya, konflik ini berpotensi hanya kesalahpahaman. Karena itu, perlu diluruskan secara langsung.
“Kalau itu kesalahpahaman, bisa diluruskan. Kalau ada yang keliru, bisa saling minta maaf,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan agar polemik tidak terus “digoreng”. Menurutnya, isu ini bisa melebar jika tidak segera diselesaikan. “Jangan terus digoreng. Ini bisa menguras energi pada hal-hal yang sebenarnya bisa diselesaikan,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Ahmad Ali juga meluruskan posisi partainya. Ia menegaskan PSI tidak terlibat dalam pelaporan terhadap JK. Pelaporan dilakukan oleh Sahat bersama sejumlah organisasi. Namun, ia menyebut itu merupakan langkah pribadi. “PSI tidak punya urusan dengan pelaporan Pak Jusuf Kalla,” ujarnya.
Ia tidak menampik Sahat adalah kader PSI. Namun, dalam konteks ini, Sahat tidak mewakili partai. “Tapi secara pribadi mereka punya organisasi. Ada banyak kelompok di belakangnya,”jelasnya.
Menurutnya, langkah tersebut adalah hak setiap warga negara. Hal itu dijamin dalam undang-undang. Ia meminta publik tidak mengaitkan pelaporan dengan sikap resmi PSI.
Ahmad Ali optimistis persoalan ini bisa diselesaikan. Ia menilai semua pihak masih bisa mencari jalan tengah. Dialog dinilai sebagai solusi terbaik. Ia juga menyinggung posisinya di Dewan Masjid Indonesia (DMI).
Ahmad Ali merupakan Ketua DMI Sulawesi Tengah. Sementara JK adalah Ketua Umum DMI. Karena itu, ia merasa memiliki tanggung jawab moral. “Saya tentu berkewajiban membantu menjembatani komunikasi,” ujarnya.
Namun, ia tetap menegaskan semua pihak punya posisi masing-masing. Termasuk JK sebagai pribadi.
Di sisi lain, ia juga memahami sikap Sahat. Menurutnya, langkah GAMKI merupakan bentuk pembelaan keyakinan. “Kalau mereka merasa keberatan, itu wajar,” katanya.
Rencana mediasi ini mendapat respons positif dari pihak JK. Juru Bicara JK, Husain Abdullah, menyambut baik inisiatif tersebut. Ia menilai langkah dialog merupakan hal yang tepat. “Silakan saja, karena Pak JK terbiasa dialog. Itu langkah positif,” ujarnya.
Menurutnya, JK selama ini dikenal mengedepankan komunikasi. Terutama dalam menyelesaikan persoalan sensitif. Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kondusivitas.
Sejumlah tokoh agama pun disebut mendorong hal serupa. Mereka menilai jalur mediasi lebih tepat dibanding konflik terbuka. Dialog dinilai mampu meredam ketegangan. Sekaligus menjaga persatuan di tengah masyarakat.
Baca juga: Dituduh Terima Uang dari JK, Roy Suryo: Uang Haram, Rp 10 Miliar Pun Kami Tolak
Ketua Umum GMKI 2020–2024 Jefri Gultom: Jangan Terprovokasi
Sementara, Ketua Umum GMKI 2020–2024 Jefri Gultom menilai langkah pelaporan terhadap Jusuf Kalla berlebihan dan berpotensi memperkeruh suasana kebangsaan.
Jefri mengimbau umat Kristiani agar tidak mudah terpancing oleh narasi yang bersifat provokatif.
Menurutnya, karakter umat Kristen selama ini dikenal sejuk dan mampu menyikapi berbagai persoalan secara bijak dan dewasa. “Umat Kristen itu sejuk. Jangan terprovokasi oleh potongan-potongan narasi yang belum tentu utuh,”ujar Jefri Gultom melalui WhatsApp ke Tribun-Timur.com, Kamis (16/4/2026).
Ia menegaskan, sosok Jusuf Kalla tidak dapat dilepaskan dari rekam jejak panjangnya sebagai negarawan dan tokoh perdamaian di Indonesia. Oleh karena itu, setiap pernyataan yang disampaikan JK seharusnya dipahami secara utuh dan dalam konteks yang menyeluruh, bukan secara parsial.
“Beliau adalah tokoh perdamaian. Banyak konflik di Indonesia yang dapat diselesaikan melalui peran beliau. Jadi, pernyataannya harus dilihat secara utuh, jangan sepotong-sepotong,” jelas Jefri Gultom.
Lebih lanjut, Jefri menilai bahwa pernyataan Jusuf Kalla tidak memiliki niat untuk menyudutkan kelompok tertentu, termasuk umat Kristen.
Ia mengingatkan agar publik tidak terburu-buru menarik kesimpulan tanpa memahami konteks yang sebenarnya. “Tidak ada niat menyudutkan. Ini penting agar kita tidak salah membaca situasi,” lanjutnya.
Jefri juga mengingatkan agar ruang publik tidak didominasi oleh narasi yang dibangun oleh pihak-pihak yang tidak memiliki rekam jejak dalam menjaga dan mendorong perdamaian.
Ia mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah tokoh Kristen dan senior GMKI, dan tidak menemukan pandangan yang mengarah pada polemik seperti yang berkembang saat ini. “Saya sudah berdiskusi dengan tokoh-tokoh Kristen dan senior GMKI, dan tidak ada yang berpandangan seperti itu,” ujarnya.
Di akhir pernyataannya, Jefri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membawa isu agama ke dalam kepentingan politik. Ia menegaskan bahwa energi bangsa seharusnya difokuskan pada dukungan terhadap program-program pemerintah yang berpihak kepada rakyat. “Jangan jadikan isu agama sebagai komoditas politik. Lebih baik kita fokus mendukung program pemerintah yang pro-rakyat,” ujar Jefri Gultom.
(*/Tribun-medan.com)
Baca juga: Jokowi vs JK - Desakan Tunjukkan Ijazah Asli
Baca juga: Tak Terduga Respon Jokowi ketika JK Laporkan Rismon dan Minta Tunjukkan Ijazah Aslinya
