BANGKAPOS.COM, JAKARTA - Pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi per 18 April 2026.

Dikutip dari laman resmi Pertamina, ada tiga jenis BBM nonsubsidi yang mengalami kenaikan yakni Dexlite, Pertamax Dex dan Pertamax Turbo.

harga Pertamax Turbo naik Rp 6.300 dari sebelumnya Rp 13.100 menjadi Rp 19.400 per liter.

Baca juga: Harga BBM Nonsubsidi Melonjak, Tarif Angkutan dan Harga Barang di Beltim Bakal Naik

Sementara harga Dexlite naik Rp 9.400 dari Rp 14.200 menjadi Rp 23.600 per liter.

Lalu harga Pertamina Dex  meningkat Rp 9.400 dari Rp 14.500 menjadi Rp 23.900 per liter.

Sedangkan harga Pertamax tetap Rp 12.300 dan Pertamax Green 95 juga tidak naik, masih Rp 12.900.

Baca juga: Daftar Harga BBM Hari Ini 18 April 2026, Pertamax Turbo Tembus Rp19.400

Harga BBM subsidi juga tidak naik. Pertalite masih Rp 10.000 per liter dan Biosolar subsidi Rp 6.800 per liter di seluruh wilayah.

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI Jusuf Kalla (JK) menegaskan penyesuaian harga BBM sulit dihindari karena kondisi keuangan negara defisit.

JK mengeklaim telah lebih dulu mengingatkan pemerintah soal potensi masalah keuangan negara sebelum Pertamina menaikkan  harga BBM nonsubsidi terjadi pada Sabtu (18/4/2026).

JK menyebut telah menghitung kondisi fiskal negara jauh hari dan menilai penyesuaian harga BBM sulit dihindari.

Jusuf Kalla bahkan mengaku telah menyampaikan pandangannya langsung kepada Presiden dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Saya kirim ke Bapak Presiden, saya kirim ke Menko Ekonomi. Ada kata-kata isinya, pemerintah pusat perlu mengantisipasi situasi yang diperkirakan akan mulai muncul pada bulan Juli, situasi akan muncul masalah. Tidak mengatakan chaos,” ujar JK dalam jumpa pers di kediamannya di kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (18/4/2026).

JK menegaskan, peringatannya tersebut bukan berarti ia memprediksi negara akan mengalami kekacauan.

Ia membantah anggapan yang menyebut dirinya pernah mengatakan Indonesia akan chaos.

“Kita sudah hitung dua bulan lalu bahwa tidak mungkin keuangan negara tanpa menyesuaikan harga BBM,” jelasnya.

Menurut JK, usulan kenaikan BBM yang sempat ia sampaikan juga bukan bentuk paksaan kepada pemerintah.

Ia menilai, sebagai warga negara, dirinya berhak memberikan masukan berdasarkan pengalaman panjangnya di pemerintahan.

“Tidak, saya tidak paksa, usul. Semua warga negara Anda pun boleh mengusulkan apa pun ke pemerintah," tuturnya.

"Pemerintah ini pemerintah kita, apa yang salah kalau kita usulkan naik BBM yang ternyata sekarang naik BBM?” sambung dia.

Ia pun menegaskan tidak memiliki niat menjatuhkan pemerintah melalui pernyataan-pernyataannya tersebut.

Menurutnya, pandangan yang ia sampaikan semata sebagai bentuk tanggung jawab dan pengalaman selama puluhan tahun di pemerintahan.

“Saya tidak pernah mengatakan jatuhkan pemerintah, tidak pernah. Bahwa lima halaman, enam halaman kita berikan pandangan sebagai warga negara itu kewajiban, apalagi saya 20 tahun di pemerintahan,” tegas JK.

Dampak ke Daya Beli Masyarakat

Anggota Komisi VI DPR RI Rivqy Abdul Halim, menanggapi kenaikan harga BBM nonsubsidi yang mulai berlaku 18 April 2026.. 

Dia menilai, meskipun kebijakan tersebut terasa mendadak bagi masyarakat, dalam kondisi tertentu langkah tersebut memang sulit dihindari.

“Dalam situasi global dan tekanan terhadap sektor energi, kita memahami bahwa penyesuaian harga BBM bisa menjadi opsi yang pada akhirnya harus diambil pemerintah. Namun, momentum dan komunikasi kebijakan ini perlu diperhatikan agar tidak menimbulkan kegelisahan publik,” kata Rivqy kepada wartawan, Sabtu (18/4/2026).

Ketua Umum DKP Panji Bangsa itu menekankan pentingnya keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan kondisi riil sektor BBM nasional.

Menurutnya, transparansi terkait ketersediaan pasokan, beban subsidi, hingga tantangan distribusi akan membantu masyarakat memahami latar belakang kebijakan tersebut.

“Kami meminta pemerintah menjelaskan secara komprehensif bagaimana kondisi sebenarnya sektor BBM kita saat ini. Ini penting agar masyarakat tidak hanya menerima kebijakan, tetapi juga memahami urgensinya,” ujarnya.

Rivqy juga menyoroti perlunya langkah antisipatif yang terukur dari pemerintah bersama BUMN energi, termasuk PT Pertamina (Persero), dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga energi.

Dia menilai strategi pengelolaan distribusi dan cadangan energi harus dipastikan berjalan optimal.

Lebih jauh, ia mengingatkan agar kenaikan harga BBM tidak berdampak luas terhadap harga kebutuhan pokok.

Menurutnya, penyesuaian saat ini hanya terjadi pada BBM dengan Research Octane Number (RON) tinggi, sehingga semestinya tidak langsung memicu lonjakan harga barang kebutuhan dasar.

“Pemerintah perlu memastikan bahwa kenaikan ini tidak merembet ke harga-harga kebutuhan pokok. Stabilitas harga pangan dan barang penting lainnya harus tetap dijaga, sehingga daya beli masyarakat tidak tergerus,” ucapnya.

Ia berharap pemerintah terus mengedepankan komunikasi publik yang transparan serta kebijakan yang berpihak pada perlindungan masyarakat di tengah dinamika ekonomi saat ini.

(Tribunnews.com/Mario Christian Sumampow, Chaerul Umam)