TRIBUNBANTEN.COM, LEBAK - Nasib Saniah (70) warga Kampung Kumpay, Desa Maraya, Kecamatan Sajira, Kabupaten Lebak, Banten, hingga kini belum mendapatkan bantuan bedah rumah dari pemerintah usai rumahnya roboh menimpa dirinya.

Perlu diketahui, rumah yang sudah puluhan tahun ditempatinya itu roboh akibat sudah tidak layak huni, pada Sabtu (28/3/2026) sekitar pukul 12.30 WIB.

Akibat peristiwa tersebut, perempuan lanjut usia itu mengalami luka di bagian tubuhnya akibat tertimpa puing-puing bangunan. 

"Iya belum dapat bantuan bedah rumah, sekarang Ibu Saniah masih tinggal sama saudara," ujar Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Maraya, Nasrudin, dalam sambungan telepon, Minggu (19/4/2026). 

Nasrudin mengaku sudah mengusulkan proposal bantuan bedah rumah untuk ibu Saniah tersebut. 

Namun, usulan tersebut terkendala lantaran Saniah belum terdaftar di Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSN) di Dinas Sosial (Dinsos). 

"Kalau didaftarkan sudah bulan Maret kemarin, cuma belum muncul DTSN nya," ujarnya. 

Baca juga: ASN Pandeglang Kena Tipu Investasi Bodong Rp200 Juta via Medsos, Begini Modusnya 

"Tapi kalau ada intervensi pemerintah daerah mungkin bisa saja," tambah.

Nasrudin mengklaim, terkait bantuan dari pemerintah daerah sudah ada, baik berupa uang maupun logistik. 

Namun yang belum bisa tertangani sekarang ini terkait penangan rumahnya. 

"Dari Baznas uang, Dinsos logistik termasuk dari kecamatan juga sudah ngasih bantuan. Cuma bedah rumahnya yang belum," katanya. 

"Kita dari desa juga sudah mengecek, cuma belum keluar DTSN nya," tambahnya.

Tanggapan Ketua DPRD Lebak 

Ketua DPRD Lebak, Juwita Wulandari, menyampaikan keprihatinan atas musibah yang menimpa Saniah (70). 

Juwita menilai, adanya kejadian tersebut harus dijadikan alarm atau pengingat bagi pemerintah daerah. 

"Peristiwa ini tidak bisa dianggap biasa. Ini menjadi alarm, bahwa persoalan rumah tidak layak huni dan kemiskinan ekstrem di Lebak masih nyata," ujarnya Senin (30/3/2026).

Juwita mengaku, akan segera berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dan dinas terkait, agar memastikan korban menerima perawatan medis yang layak serta bantuan darurat.

"Kami mendorong penanganan cepat, termasuk penyediaan hunian sementara yang aman. Korban tidak boleh kembali ke tempat berisiko," ucapnya. 

Juwita menilai, persoalan administrasi kependudukan yang kerap menghambat penyaluran bantuan sosial harus segera diselesaikan.  

"Dokumen seperti KTP dan KK harus menjadi prioritas. Jangan sampai, warga yang membutuhkan justru tertinggal karena masalah data," katanya.

Selain itu, tambah Juwita, DPRD mendorong Pemkab Lebak untuk melakukan pendataan ulang warga yang tinggal di rumah tidak layak huni (RTLH), terutama di wilayah rawan.

"Kami akan memastikan program RTLH tetap berjalan, meski ada efisiensi anggaran. Keselamatan warga harus diutamakan," katanya.