TRIBUNBANYUMAS.COM, SEMARANG – Konflik global turut mengancam dunia usaha di Jawa Tengah.
Pengaruh pada produksi barang dikhawatirkan turut berdampak pada tenaga kerja atau karyawan.
Dewan Pertimbangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jawa Tengah Frans Kongi mengatakan, pelaku usaha di Jawa Tengah berupaya menahan gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).
Meski begitu, opsi merumahkan karyawan bisa menjadi pilihan jika kondisi ini tak membaik.
"Paling-paling kita rumahkan saja dengan harapan situasi membaik."
"Nah, kita juga harapkan pemerintah bantu kita," kata Frans, Jumat (17/4/2026), dikutip dari Kompas.com.
Baca juga: Ini yang Terjadi Jika BBM Naik Imbas Perang Timur Tengah, PHK Ikut Mengintai
Gejolak internal perusahaan akibat kondisi ekonomi global juga berdampak pada penyerapan tenaga kerja baru.
Frans mengatakan, perusahaan juga akan menahan diri merekrut tenaga kerja baru.
Hal ini tentu saja membuat angka pengangguran stagnan atau bahkan meningkat.
Dijelaskannya, kondisi global saat ini berdampak pada dunia usaha di Indonesia.
Hal ini dipicu konflik geopolitik hingga ketidakpastian kebijakan perdagangan internasional.
"Menurun 20 sampai 30 persen mungkin itu," ujarnya.
Selain itu, lonjakan harga bahan baku juga memperberat kondisi industri.
Ia menyebut, harga plastik bahkan naik hingga 100 persen, memukul pelaku usaha yang sudah terlanjur mengikat kontrak lama.
Kenaikan juga terjadi pada bahan turunan minyak, semisal polyester untuk industri tekstil.
Sementara, daya beli masyarakat dalam negeri belum mampu mengimbangi kenaikan harga tersebut.
"Memang kita masih bisa cari pasar dalam negeri. Memang bisa. Tapi daya beli tidak begitu kuat," ujarnya.
Dalam situasi ini, pelaku usaha di Jateng memilih bertahan dan menahan ekspansi.
Produksi tetap berjalan, namun dengan berbagai penyesuaian.
"Mana mau ekspansi keadaan macam begini ini," kata Frans.
Baca juga: Ratusan Pekerja di Banyumas Kena PHK di 2024 dan 2025, Didominasi Perusahaan Olahan Kayu
Ia berharap, pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menopang dunia usaha, mulai dari pengendalian harga bahan baku hingga pemberian berbagai insentif.
"Pemerintah memang harus bantu dunia usaha sekarang. Tidak bisa tidak," katanya.
Menurutnya, dukungan tersebut bisa berupa kemudahan impor bahan baku, penghapusan bea masuk, percepatan restitusi pajak, hingga keringanan iuran BPJS bagi industri padat karya.
Selain itu, pemerintah daerah juga didorong memberikan insentif guna menarik investasi, seperti keringanan pajak dan kemudahan perizinan.
"Supaya lebih tenang pemerintah harus kasih insentif," ujarnya. (Kompas.com/Muchamad Dafi Yusuf)
