TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, menyampaikan imbauan penting menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan digelar Aliansi Rakyat Kaltim pada 21 April 2026.

Pernyataan tersebut disampaikan di sela kegiatan pelantikan pengurus Ikatan Keluarga Toraja (IKAT) Wilayah Kalimantan Timur - Perhimpunan Masyarakat Toraja Indonesia (PMTI) di Gedung Odah Etam, Kompleks Kantor Gubernur Kaltim, Sabtu (18/4/2026) malam.

Dalam sambutannya, Rudy menegaskan bahwa Kalimantan Timur saat ini memiliki posisi strategis sebagai etalase Indonesia, seiring hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN).

Oleh karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga stabilitas dan kondusivitas daerah.

Hak Berpendapat Tetap Dijaga

Gubernur menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat merupakan hak konstitusional yang dilindungi negara.

Baca juga: Ada Demo 21 April, Musda Golkar Samarinda Ditunda, Ari Wibowo: Tunggu Sampai Keadaan Lebih Tenang

Namun, ia mengingatkan bahwa cara penyampaian aspirasi harus tetap dilakukan secara elegan dan bertanggung jawab.

“Saya sangat mengharapkan demonstrasi dilindungi hak konstitusional itu. Tetapi ingat, jangan sampai anarkis, jangan sampai membuat kerusuhan, jangan sampai merusak fasilitas umum,” tegasnya.

Menurutnya, aksi yang tidak terkendali justru akan merugikan masyarakat luas, terutama warga Kalimantan Timur sendiri.

Jaga Nama Baik Daerah

Rudy Masud menekankan bahwa Kalimantan Timur selama ini dikenal sebagai daerah yang aman dan kondusif. Stabilitas tersebut bahkan menjadi salah satu alasan utama wilayah ini dipilih sebagai lokasi ibu kota negara.

Ia pun mengingatkan agar momentum aksi tidak mencoreng citra positif tersebut di mata nasional maupun internasional.

Baca juga: Waspada Macet! Ini Skema Rekayasa Lalin Samarinda Saat Demo 21 April

“Salah satu alasan dipilihnya IKN di Kalimantan Timur adalah karena kondusivitasnya. Jangan sampai tercoreng,” ujarnya.

Dorong Dialog dan Komunikasi Terbuka

Alih-alih menyampaikan aspirasi di jalanan, Rudy justru mendorong masyarakat untuk mengedepankan dialog.

Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi membuka ruang komunikasi yang luas bagi siapa saja yang ingin menyampaikan pendapat.

Ia memastikan bahwa kantor gubernur terbuka bagi organisasi kepemudaan, mahasiswa, maupun masyarakat umum.

“Jangan pernah beranggapan sulit bertemu dengan gubernur. Kami adalah pelayan masyarakat,” katanya. (*)