TRIBUNJABAR.ID, JAKARTA - Anggota Komisi II DPRD Provinsi Jawa Barat, Hj. Sri Dewi Anggraini, bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Jawa Barat melakukan kunjungan kerja ke Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI dalam rangka memperkuat koordinasi sektor peternakan unggas, khususnya komoditas telur.

Dalam kunjungan tersebut, terungkap bahwa Jawa Barat sebenarnya telah mengalami surplus produksi telur.

Namun demikian, harga telur di pasaran masih relatif tinggi dan belum sepenuhnya stabil sesuai Harga Acuan Pemerintah (HAP).

Sri Dewi menyoroti bahwa persoalan utama bukan terletak pada produksi, melainkan pada rantai distribusi yang belum efisien.

Ia mengindikasikan adanya peran perantara atau broker yang menyebabkan harga di tingkat konsumen menjadi tinggi.

“Permasalahan hari ini bukan pada produksi, tetapi pada distribusi dan validitas data kebutuhan. Data konsumsi telur kita belum sepenuhnya mencakup sektor industri seperti HoReKa (hotel, restoran, dan katering),” ungkapnya.

Komisi II DPRD Jawa Barat menyatakan dukungan terhadap peningkatan perhatian pemerintah terhadap sektor peternakan unggas, khususnya dalam memastikan distribusi berjalan lebih transparan dan efisien.

Sri Dewi juga mendorong agar industri pengguna telur dapat secara terbuka menyampaikan kebutuhan riilnya kepada pemerintah.

Hal ini penting sebagai dasar penyusunan kebijakan yang tepat dan terukur dalam menjaga keseimbangan antara produksi dan konsumsi.

Dengan langkah tersebut, diharapkan stabilisasi harga telur dapat tercapai secara berkelanjutan, sekaligus memutus siklus fluktuasi harga yang selama ini terus berulang di masyarakat.