TRIBUNJOGJA.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) menggelar kegiatan Pendidikan Politik bagi Kelompok Perempuan pada Senin dan Selasa, 20–21 April 2026. 

Acara yang bertempat di Hotel Harper Malioboro ini bertujuan untuk memperkuat kualitas demokrasi lokal melalui partisipasi perempuan yang lebih bermakna.

Kegiatan bertajuk “Aktivisme Perempuan Yogyakarta dalam Partisipasi Demokrasi yang Bermakna” ini diikuti oleh para aktivis muda dari berbagai organisasi kemasyarakatan serta kader perempuan dari partai politik di wilayah Kota Yogyakarta.

Kepala Bidang Poldagri dan Ormas Bakesbangpol Kota Yogyakarta, Polana Setiya Hati, S.Si., M.M., menyatakan bahwa pendidikan politik ini merupakan langkah strategis untuk memastikan suara perempuan tidak hanya hadir secara fisik, tetapi juga menjadi penentu kebijakan.

"Kita membutuhkan penyelesaian masalah dengan cara berpikir yang benar-benar berpihak pada kepentingan perempuan. Pendidikan politik ini bertujuan agar suara perempuan benar-benar didengar dan mampu menentukan arah kebijakan di Kota Yogyakarta," ujar Polana saat memberikan keterangan.

Baca juga: Soal Kuota Beasiswa Inklusi DIY, Disdikpora Bantul : Masih Tunggu Info

Selama dua hari pelaksanaan, para peserta dibekali materi untuk menghadapi berbagai tantangan politik, mulai dari hambatan struktural seperti sistem kuota, budaya patriarki, hingga ancaman kekerasan berbasis gender di ruang digital atau doxing.

Bakesbangpol berharap kegiatan ini dapat menghapus praktik "tokenisme" atau keterlibatan perempuan yang hanya sekadar simbol tanpa kekuasaan nyata.

Sejumlah narasumber ahli dihadirkan untuk mengisi sesi materi, di antaranya Prof. Dr. Amalinda Savirani dari Fisipol UGM, pakar dari FISIPOL UNY Ashilly Achidsti, serta perwakilan dari DP3AP2KB Kota Yogyakarta, Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI), dan organisasi SAPDA.

Selain penyampaian materi dan diskusi, kegiatan ini juga dirancang untuk merumuskan rekomendasi kebijakan publik bagi Pemerintah Kota Yogyakarta yang memiliki perspektif keadilan gender.

Melalui pelatihan ini, diharapkan muncul kader-kader perempuan yang siap berkontribusi aktif dalam ruang publik, baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)