TRIBUNJOGJA.COM, KLATEN - Kebijakan bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) belum diterapkan di Kabupaten Klaten.
Meskipun, kebijakan WFH sehari dalam seminggu bagi ASN tersebut merupakan arahan dari Pemerintah Pusat.
Hal itu terkait dengan upaya efisiensi, termasuk bagian dari langkah penghematan energi, dalam hal ini penggunaan BBM.
Sejumlah daerah pun telah menerapkan kebijakan WFH sehari dalam seminggu bagi para ASN dengan skema dan parameter yang berbeda-beda.
Namun, Pemkab Klaten mengambil langkah yang sedikit berbeda dan belum menerapkan kebijakan WFH bagi ASN di lingkungannya.
Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo, buka suara dan memberikan penjelasan terkait alasan belum memberlakukan kebijakan WFH.
Melansir dari TribunSolo, Hamenang menyebut punya langkah tersendiri menyikapi upaya efisiensi di lingkungan Pemkab Klaten.
"Terkait dengan efisiensi, kami kalau yang WFH belum. Karena kami kok melihat belum efektif," ujar Hamenang beberapa waktu lalu.
Baca juga: Pak Kades Semangkak Klaten Terseret Kasus Korupsi Pembangunan Masjid
Ia menegaskan, saat ini masih memilih penghematan lain yang sudah dilakukan.
"Kami lebih memilih misalnya optimalisasi bagaimana kami menghemat listrik, kemudian kami mulai menyisir anggaran," jelasnya.
"Sehingga harapan kami nanti anggaran-anggaran yang sekiranya memang belum urgent kita hold, kita fokus kepada anggaran yang memang benar-benar dibutuhkan dan semacam itu," tambahnya.
Mengenai penghematan lain, saat ini pemerintah kabupaten masih menggodok skema yang sesuai kebutuhan wilayah.
"Kemarin Pak Sekda sudah ya ada gambaran laporan, tapi kami belum mengambil keputusan. Karena harapan kami ketika nanti kami mengambil keputusan, itu benar-benar bisa jalan sesuai awal sampai akhir," ucapnya.
Bupati Hamenang juga mengatakan, tidak akan mengambil kebijakan bersepeda ke kantor.
"Jangan sampai hanya sekadar saya bersepeda ke kantor, tapi setelah itu juga tidak berdampak ke yang lainnya. Kantornya, semuanya masih naik mobil, kan enggak efektif," kata Hamenang.
Terlebih misal jarak tempuh ke tempat kerja lebih dari 10 Km, tidak memungkinkan efektif diterapkan.
"Misalnya sistem tebengan, satu mobil bisa untuk berapa. Kan itu lebih real daripada kita seolah-olah menggerakkan bersepeda atau jalan kaki, tapi yang ikut hanya bisa segelintir orang," pungkasnya.
( tribunsolo )
