TRIBUNBANYUMAS.COM, JAKARTA – Proyek Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap (Getaci) terancam menjadi proyek mangkrak setelah dua kali berturut-turut gagal dalam proses lelang akibat minimnya minat investor.

Pemerintah didesak untuk segera merombak total strategi pengusahaan, termasuk opsi memecah rute tol terpanjang di Indonesia tersebut menjadi dua bagian agar lebih realistis secara finansial.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Infrastruktur Strategis (Pukis), MM Gibran Sesunan, mengungkapkan bahwa kegagalan berulang ini membuktikan formula yang ditawarkan pemerintah saat ini tidak laku di pasar.

Menurutnya, ketidakmampuan konsorsium memenuhi pembiayaan pada lelang pertama dan nihilnya peminat pada lelang kedua adalah alarm keras bagi kedaulatan infrastruktur nasional.

"Proyek ini tidak laku karena pemerintah gagal menawarkan formula yang menarik bagi investor. Percuma terus-menerus dilelang ulang jika tidak ada perubahan strategi pembangunan dan pengusahaan," tegas Gibran di Jakarta, Senin (20/4/2026).

Gibran menyoroti adanya ketimpangan yang fatal antara biaya investasi yang masif dengan proyeksi pendapatan dari volume lalu lintas.

Baca juga: Menteri PU Pastikan Tol Getaci Dibangun 2026, Membentang dari Bandung Jabar hingga Cilacap Jateng

Data menunjukkan kepadatan kendaraan diprediksi hanya akan tinggi pada ruas Gedebage hingga Tasikmalaya, sementara segmen Tasikmalaya menuju Cilacap diperkirakan sepi peminat.

Kondisi ini diperberat dengan pergeseran prioritas anggaran di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, di mana sektor jalan tol tidak lagi menjadi prioritas utama dalam APBN.

Untuk menyelamatkan proyek strategis ini, Pukis memberikan tiga rekomendasi taktis kepada pemerintah:

1. Revisi Lingkup Proyek (Pecah Ruas)

Pemerintah diminta membelah Tol Getaci menjadi dua paket lelang berbeda: ruas Gedebage-Tasikmalaya dan ruas Tasikmalaya-Cilacap. 

"Strategi ini akan memperkecil beban modal investor. Ruas hingga Tasikmalaya jauh lebih mudah dijual karena potensi lalu lintasnya sudah terbentuk," ujar Gibran.

2. Intervensi INA atau Danantara

Presiden disarankan memerintahkan badan pengelola investasi negara, seperti INA atau Danantara, untuk memimpin konsorsium.

Gibran menilai jika pemerintah mengklaim proyek ini menguntungkan secara komersial, maka lembaga investasi pelat merah seharusnya turun tangan saat pihak swasta absen.

Baca juga: Mimpi Tol Getaci Terpanjang di Indonesia Makin Jauh, Cilacap Harus Lebih Bersabar

3. Dukungan Konstruksi Pemerintah

Pemerintah perlu mempertimbangkan pembiayaan sebagian konstruksi (viability gap fund) untuk menurunkan beban badan usaha, meskipun skema ini terkendala kebijakan Kementerian PU yang mulai membatasi dukungan anggaran untuk proyek KPBU.

Gibran menekankan bahwa memaksakan pembangunan hingga Cilacap secara sekaligus hanya akan membuat proyek ini stagnan.

Menurutnya, fokus pembangunan hingga Tasikmalaya jauh lebih rasional untuk segera menggerakkan ekonomi di wilayah Jawa Barat bagian selatan.

“Intinya harus ada terobosan. Jangan hanya terjebak dalam siklus lelang dan gagal tanpa kemajuan berarti,” pungkasnya. (hilda/kpc)