TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR- DPRD Bulungan mulai membahas sejumlah poin penting dalam Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), termasuk terkait tarif layanan dan kondisi fasilitas yang menjadi perhatian masyarakat.

Wakil Ketua II DPRD Bulungan Dwi Suprapto mengungkapkan, pembahasan yang dilakukan masih bersifat internal dan akan dilanjutkan dengan koordinasi lintas komisi sebelum diambil keputusan lebih lanjut.

“Pembahasan ini masih di internal. Nantinya kami akan berkoordinasi dengan masing-masing komisi untuk pendalaman lebih lanjut, termasuk kemungkinan menggelar rapat gabungan,” ujar Dwi Suprapto, Senin (20/4/2026).

Salah satu isu yang mencuat dalam pembahasan adalah besaran tarif atau Retribusi masuk Kebun Raya Bundayati yang dinilai sebagian masyarakat cukup tinggi yakni hingga Rp 5.000 untuk kendaraan roda dua.

Baca juga: Pansus IV DPRD Kaltara Bawa Ranperda Literasi hingga ke Perpusnas RI, Dorong Akses Lebih Merata

Namun DPRD Bulungan menyatakan akan menelusuri kebenaran informasi tersebut sebelum mengambil sikap resmi.

“Kami mendengar ada keluhan masyarakat terkait tarif yang dianggap tinggi. Tapi ini masih sebatas informasi awal, sehingga perlu kami cek kebenarannya di lapangan,” ucap Dwi Suprapto.

Menurutnya, DPRD Bulungan memiliki tanggung jawab untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, termasuk jika ditemukan adanya ketidaksesuaian tarif dengan kondisi di lapangan.

“Kalau memang masyarakat merasa keberatan, tentu akan kami sampaikan dan perjuangkan ke pemerintah. Tapi harus berdasarkan data yang valid,” tambahnya.

Selain tarif, aspek fasilitas di Kebun Raya Bundayati juga menjadi perhatian. DPRD Bulungan menilai secara umum fasilitas terlihat baik, namun perlu dilakukan pengecekan lebih mendalam terhadap kondisi fisik bangunan dan kelayakannya.

Baca juga: Pansus III DPRD Kaltara Maraton Bahas Ranperda SDA Sungai Kayan dan Pemberdayaan Desa

“Secara kasat mata fasilitasnya baik, tapi kita belum tahu kondisi fisik secara menyeluruh. Ini yang akan kami cek langsung ke lapangan,” jelasnya.

Terkait tindak lanjut pembahasan Ranperda, DPRD Bulungan juga membuka kemungkinan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) guna memperdalam kajian.

“Kami masih akan meminta pendapat anggota, apakah perlu dibentuk pansus atau cukup dibahas di masing-masing komisi. Namun, pembentukan pansus memang menjadi salah satu opsi,” tuturnya.

DPRD Bulungan memastikan seluruh proses pembahasan akan mengedepankan kepentingan masyarakat, termasuk dalam penentuan tarif dan evaluasi fasilitas yang ada.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu