TRIBUNPEKANBARU.COM, PEKANBARU - Ketua Komisi IV DPRD Riau, Makmun Solikhin, menyoroti persoalan relokasi warga di kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) yang dinilai tidak sederhana dan penuh tantangan.
Ia menyebut, kondisi yang terjadi saat ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan yang telah berlangsung lama.
Menurut Makmun, persoalan di TNTN tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga menyangkut kesadaran masyarakat yang harus berjalan beriringan.
"Pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya satu sisi, melainkan harus menyentuh aspek sosial secara menyeluruh,"ujar Makmun Solikhin.
Ia menjelaskan, ketika kebijakan relokasi dilakukan secara tiba-tiba, dampaknya sangat besar bagi masyarakat.
Salah satu persoalan utama adalah ketidakjelasan lokasi tujuan relokasi yang hingga kini masih menjadi pertanyaan bagi warga terdampak.
Selain itu, Makmun juga menyoroti persoalan lain seperti akses pendidikan dan fasilitas dasar bagi masyarakat yang direlokasi.
Ia menegaskan, hal-hal tersebut harus dipersiapkan secara matang agar tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari.
Baca juga: Pasca Kenaikan Harga BBM Non Subsidi, Distribusi BBM di SPBU Kuansing Kini Diawasi
Baca juga: DBH Sawit Menurun, Pemprov Riau Perketat Pengelolaan Anggaran Infrastruktur
“Ini bukan hanya soal memindahkan masyarakat, tapi bagaimana memastikan kehidupan mereka tetap berjalan, termasuk pendidikan dan kebutuhan dasar lainnya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia menekankan penyelesaian persoalan TNTN tidak bisa hanya ditangani oleh pemerintah daerah.
Menurutnya, peran pemerintah pusat sangat penting, terutama terkait izin dan kebijakan kawasan yang berada di bawah kewenangan pusat.
Makmun menilai, kompleksitas persoalan ini membuat penyelesaiannya tidak bisa dilakukan secara instan.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru dalam mengambil langkah, termasuk dalam pelaksanaan relokasi.
Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap bersabar dalam menghadapi situasi ini.
Di sisi lain, pemerintah dan aparat terkait diminta untuk tidak melakukan langkah yang terlalu cepat tanpa mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat.
“Tujuan akhirnya adalah kesejahteraan bersama. Jangan sampai ada masyarakat yang justru merasa tertinggal secara ekonomi akibat kebijakan ini,"ujarnya. (Tribunpekanbaru.com / Nasuha Nasution)
