TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau memperkuat komitmen dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih melalui pembangunan sistem pengendalian korupsi yang terintegrasi.  Langkah ini dilakukan melalui kolaborasi strategis bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara 

Pembangunan sistem tersebut difokuskan pada penguatan infrastruktur pengawasan dan penciptaan budaya anti korupsi di seluruh lingkungan perangkat daerah. 

Salah satu instrumen yang digunakan adalah Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi atau IEPTK yang menjadi bagian utuh dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah atau SPIP.

Pemkab Malinau berupaya keras agar sistem yang dibangun tidak hanya terjebak dalam pemenuhan kewajiban administratif semata. Fokus utama diarahkan pada penciptaan sistem yang hidup dan terimplementasi dalam setiap proses kerja organisasi demi memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan daerah.

Baca juga: Pemkab Malinau dan BPKP Kaltara Teken MoU, Kolaborasi Pendampingan Program Nasional hingga Desa

Bupati Malinau Wempi W Mawa menjelaskan kemajuan telah terlihat dari capaian skor Monitoring Center for Prevention atau MCP dari KPK yang menyentuh angka 85,6 persen. Namun, ia mengingatkan bahwa status integritas berdasarkan survei terbaru masih memerlukan perhatian serius bagi seluruh jajaran.

"Namun dari pelaksanaan survei penilaian integritas atau SPI KPK RI tahun 2025 pemerintah kita justru berada pada status terendah," ujar Wempi W Mawa, Senin (20/4/2026).

Kepala BPKP Kaltara Sindu Senjaya Aji menjelaskan penekanan utama dalam kerja sama ini adalah membangun kesadaran kolektif yang dimulai dari pucuk pimpinan. Hal ini bertujuan agar pencegahan penyimpangan tidak lagi bergantung pada figur individu, melainkan pada sistem yang kokoh.

BPKP Kaltara juga telah melakukan koordinasi intensif dengan jajaran inspektorat untuk memastikan tidak ada tumpang tindih dalam pelaksanaan pengawasan lapangan. Pemilahan fokus pengawasan dilakukan agar setiap organisasi perangkat daerah atau OPD tidak mendapatkan beban pemeriksaan yang bertubi-tubi.

Hingga saat ini, persoalan utama yang sering ditemukan dalam proses pemeriksaan masih berkaitan dengan masalah tata kelola yang dijalankan oleh sumber daya manusia. Sinkronisasi hasil pengawasan diharapkan dapat memberikan potret utuh mengenai kondisi pemerintahan di setiap instansi.

Pemerintah Daerah diharapkan mampu menjadikan sistem pengendalian ini sebagai mekanisme yang hidup dalam proses kerja sehari-hari. Dengan demikian, pelaporan keuangan dan pengamanan aset daerah dapat berjalan sesuai dengan ketaatan terhadap peraturan yang berlaku.

"Nampaknya nanti seluruhnya itu betul-betul terintegrasi dan di pemerintah daerah itu punya satu sistem yang memang besar utuh untuk mengendalikan seluruh kegiatannya," ucap Sindu Senjaya Aji.

(*)

Penulis : Mohammad Supri