TRIBUN-PAPUA.COM, JAYAPURA - Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Daerah RI asal Papua Pegunungan, Arianto Kogoya, mengecam konflik bersenjata antara kelompok pemberontak bersenjata kontra TNI yang berujung tewasnya sembilan warga sipil di Distrik Kemburu, Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Ia menyerukan kedua belah pihak segera menghentikan aksi saling tembak yang membuat situasi keamanan mencekam.
Sebab, penegakan hukum oleh TNI sudah memasuki pemukiman penduduk.
Akibatnya, sembilan warga sipil tewas, dan seorang anak kecil terkena peluru.
Ironisnya, konflik bersenjata meningkat di tengah upaya pemerintah membangun daerah serta memulihkan trauma masa lalu masyarakat Papua.
Operasi penindakan khusus, kata Kogoya, harus dilakukan ekstra hati-hati tanpa mengorbankan warga sipil.
Baca juga: Darurat Keamanan di Puncak Papua Tengah, Solidaritas Rakyat: Hentikan Operasi Militer!
"Ini berbahaya sekali. Kita ini sedang membangun nasionalisme, mendorong kesejahteraan masyarakat, tapi TNI masuk penyisiran dan bisa salah sasaran. Ini tidak boleh," ujarnya kepada Tribun-Papua.com, baru-baru ini.
Arianto mendesak Presiden Prabowo Subiantyo segera memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri melakukan penananganan cepat sebagai jaminan keamanan masyarakat setempat.
Selain, melakukan evaluasi metode penanganan keamanan wilayah rawan konflik di Tanah Papua.
Menurutnya, dialog dan pendekatan kemanusiaan adalah langkah tepat dalam penyelesaian konflik di Tanah Papua. Bukan pengerahakan kekuatan aparat keamanan.
“Kami meminta pemerintah segera menghentikan operasi militer. Yang dibutuhkan masyarakat saat ini adalah perlindungan, bukan ketakutan,” ujarnya.
Arianto menyerukan jedah kemanusiaan. Aparat keamanan dan kelompok pemberontak bersenjata diminta menahan diri.
Sementara, negara harus hadir di tengah masyarakat.
“Negara harus hadir. Ini amanat konstitusi. Jangan sampai masyarakat merasa tidak dilindungi,” katanya.
Baca juga: Ibu Hamil Anite Telenggen Jadi Korban Penembakan Operasi Militer di Puncak Papua Tengah
Senator muda Papua itu juga mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) bersama lembaga kemanusiaan independen untuk segera turun ke lapangan melakukan investigasi secara menyeluruh dan transparan.
“Harus ada investigasi yang terbuka. Publik berhak tahu apa yang sebenarnya terjadi di lapangan,” ujarnya.
Di sisi lain, Arianto Kogoya meminta Pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun Pemerintah Kabupaten Puncak segera mengambil langkah cepat menangani dampak konflik.
Mulai pendataan warga terdampak, penyaluran bantuan kemanusiaan, hingga pelayanan kesehatan dan pemulihan trauma bagi para korban.
“Warga yang mengungsi harus diperhatikan. Kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi, termasuk layanan kesehatan dan pemulihan trauma,” ujar Kogoya, seraya menggambarkan kengerian peristiwa berdarah di Kabupaten Puncak. (*)
