BANGKAPOS.COM, - Dorongan untuk memperkuat tata kelola industri kelapa sawit nasional kembali disuarakan oleh berbagai pakar dan pemangku kepentingan.
Upaya ini dinilai krusial agar sektor sawit mampu menghadapi tekanan global sekaligus mempertahankan kontribusinya yang signifikan terhadap perekonomian Indonesia.
Isu tersebut menjadi salah satu bahasan utama dalam Andalas Forum VI yang digelar di Palembang pada 16–17 April 2026.
Dalam forum tersebut, Ketua GAPKI Babel Datuk Ramli Sutanegara bersama Sekretaris Purnomo SH turut ambil bagian.
Guru Besar Kebijakan Agribisnis IPB, Y. Bayu Krisnamurthi, menegaskan bahwa keterkaitan antara Indonesia dan komoditas sawit bersifat saling bergantung.
Ia menyampaikan bahwa industri ini tidak hanya menyerap sekitar 16 juta tenaga kerja, tetapi juga menjadi penyumbang utama devisa ekspor dengan porsi mencapai 64 persen.
Menurutnya, arah pengembangan sawit ke depan perlu ditopang oleh kebijakan yang terintegrasi, sehingga mampu menyeimbangkan kebutuhan energi, pangan, serta prinsip keberlanjutan.
Pendekatan tersebut menjadi penting dalam menghadapi berbagai tantangan, mulai dari isu lingkungan, persaingan dengan minyak nabati lain, hingga dinamika geopolitik dan ekonomi global.
Di sisi lain, Direktur Keuangan, Manajemen Risiko, dan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Zaid Burhan Ibrahim, menilai bahwa industri sawit masih memegang peran sentral sebagai penopang sektor pertanian sekaligus pendorong pertumbuhan ekonomi nasional.
Dari aspek pembiayaan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Sumatera Selatan, Bambang Pramono, menyatakan bahwa sektor perkebunan, khususnya sawit, masih memiliki ruang besar untuk pengembangan kredit.
Ia juga menilai bahwa dibandingkan komoditas pertanian lainnya, sawit memiliki tingkat risiko yang relatif lebih rendah.
Kontribusi sawit juga terlihat dari sisi lingkungan. Sektor ini tercatat mampu menekan potensi emisi gas rumah kaca hingga sekitar 0,200 Gt CO2e (200 juta ton), atau setara dengan 40 persen.
Dalam konteks global, sawit kini tidak hanya dipandang sebagai komoditas ekonomi, tetapi juga sebagai aset karbon yang berpotensi mendukung ketahanan iklim.
Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat M.E. Manurung, menyoroti masih adanya kesenjangan produktivitas antara petani dan perusahaan besar. Ia menegaskan bahwa peran petani sangat vital, namun peningkatan produktivitas mereka harus menjadi fokus utama ke depan.
Dari kalangan pelaku usaha, Ismu Zulfikar selaku Pengurus Bidang Perkebunan GAPKI menekankan bahwa sertifikasi ISPO seharusnya tidak hanya dipandang sebagai kewajiban, tetapi juga sebagai nilai tambah yang dapat meningkatkan daya saing di pasar internasional.
Sebagai hasil akhir, Andalas Forum VI merumuskan sejumlah rekomendasi penting, antara lain penguatan kebijakan sawit berkelanjutan, percepatan program peremajaan sawit rakyat, pengembangan skema pembiayaan hijau, serta peningkatan diplomasi ekonomi di tingkat global.
Forum ini juga mendorong pembentukan Badan Otoritas Sawit dan percepatan pengesahan Undang-Undang Perkelapasawitan. (*/E5)
