TRIBUNKALTIM.CO, SAMARINDA - Suasana terkini di kantor Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) di Jalan Gadjah Mada, Kota Samarinda, Provinsi Kaltim hari ini, Selasa (21/4/2026).
Aksi 21 April 2026 yang digelar mahasiswa dan elemen masyarakat sipil Kaltim masih berlanjutnya hingga sore hari ini, sekitar pukul 16.00 Wita.
Saat ini polisi mengimbau massa aksi untuk menunaikan salat Ashar.
Sebelumnya, aksi 21 April 2026 dimulai dari Gedung DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar yang kemudian massa istirahat, sholat dan makan siang di Islamic Center dan dilanjutkan long march ke kantor Gubernur Kaltim.
Berikut sejumlah update terkini dari Gedung DPRD Kaltim seperti dilaporkan jurnalis TribunKaltim.co, Raynaldi Paskalis:
Hingga sore ini, Rudy Masud belum terlihat menemui massa.
Dalam wawancara TribunKaltim.co sebelumnya, Rudy Masud menyebut akan tetap berkantor di hari aksi 21 April, namun orang nomor satu di Kalimantan Timur ini juga tidak bisa memastikan akan menemui massa.
“Kita hari ini kerja seperti biasa, memastikan realisasi belanja anggaran segera diproses, terutama untuk kegiatan standar pelayanan minimum daerah,” ujarnya.
Ia memastikan, pada hari pelaksanaan aksi, aktivitas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak akan dihentikan.
Terkait kemungkinan menemui massa aksi yang menyuarakan berbagai tuntutan terhadap kebijakan pemerintah, Rudy menyebut hal tersebut akan diputuskan secara situasional.
Ia juga memastikan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) akan berada di kantor untuk memantau perkembangan.
“Tergantung kita lihat nanti,” katanya singkat.
Baca juga: Demo Kaltim 21 April Memanas, Wartawan Diteriaki dan Sempat Terlibat Dorong-Dorongan
Sebelum aksi 21 April, kantor Gubernur Kaltim dipasangi kawat berduri yang mengelilingi seluruh bangunan dan bahkan dibuat hingga lima tingkat.
Selain itu, juga ada gulungan kawat berduri diletakkan di bagian luar.
Terlihat sore hari ini, sebagian dari kawat berduri yang dipasang oleh pihak kepolisian telah dibongkar.
Tampak ada beberapa yang kemudian dibongkar oleh pihak mahasiswa ataupun para pendemo.
Dari pantauan Tribunkaltim.co, jaringan internet di sekitar massa aksi mengalami kendala.
Untuk membuat laporan, jurnalis Tribun Kaltim harus bergeser ke sisi sebelah kanan dari Kantor Gubernur Kaltim untuk bisa menyiarkan secara live detik-detik suasana aksi 21 April.
Jurnalis harus berada dalam radius 50 meter dari massa aksi untuk bisa membuat melaporkan langsung.
Saat ini, dua jalur di wilayah Jalan Gajah Mada saat ini telah tertutup total dari aktivitas lalu lintas, sebab memang dari sepanjang Jalan Gajah Mada telah digunakan untuk aksi demonstrasi.
Bagi masyarakat kota Samarinda yang ingin melintas ke jalan ke Gadjah Mada dapat mencari jalur-jalur alternatif.
Selama aksi 21 April terlihat puluhan ambulans sudah disiagakan di sekitar Jalan Gadjah Mada.
Saat ada massa yang pingsan, petugas medis dengan siap siaga memberikan bantuan.
Sekitar pukul 17.00 Wita, selesai salat Asar, massa kembali berkumpul.
Para orator juga kembali berorasi.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Masud, tetap menjalankan aktivitas pemerintahan di Kantor Gubernur Kaltim pada hari berlangsungnya aksi demonstrasi, Selasa (21/4/2026).
Di tengah situasi tersebut, orang nomor satu di Benua Etam itu juga disebut sempat menunaikan salat Zuhur di Masjid Nurul Mu’minin yang berada di lingkungan Pemprov Kaltim.
Upaya konfirmasi mengenai keberadaan gubernur dilakukan melalui Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Kalimantan Timur, Muhammad Faisal.
Ia membenarkan bahwa Rudy Masud berada di kantor saat aksi berlangsung.
"Di kantor infonya, bisa cek protokol ya," tulisnya melalui pesan WhatsApp kepada TribunKaltim.co.
Beberapa awak media yang hendak meliput aksi unjuk rasa di Kantor Gubernur Kalimantan Timur hari ini terpaksa tertahan di luar area gedung.
Pembatasan liputan demo Kaltim ini menjadi perhatian karena wartawan dilarang masuk Kantor Gubernur Kaltim saat aksi berlangsung, sehingga akses peliputan dari dalam kompleks perkantoran tidak diperkenankan.
Pihak keamanan secara tegas melarang jurnalis melakukan peliputan dari sisi dalam kompleks perkantoran tersebut.
Berdasarkan pantauan Tribunkaltim.co, akses masuk di sisi kiri kantor gubernur, tepatnya di Jalan Gunung Kinabalu, dijaga ketat oleh petugas keamanan.
Pagar kantor yang kini telah ditambah ketinggiannya menjadi sekitar dua meter dan dilengkapi kawat berduri tampak hanya terbuka sedikit untuk akses masuk pejalan kaki.
Di balik pagar tersebut, terlihat ratusan personel keamanan bersiaga, sementara aktivitas pegawai dan aparat terpantau hilir mudik di area dalam.
Situasi ini menggambarkan tingkat pengamanan yang lebih tinggi dibandingkan hari-hari biasa, seiring dengan berlangsungnya aksi unjuk rasa yang melibatkan massa dalam jumlah besar.
Upaya beberapa jurnalis untuk masuk guna mendapatkan sudut pandang peliputan yang lebih jelas langsung dicegah oleh petugas satpam yang berjaga di gerbang.
“Mohon maaf, Pak. Untuk media hari ini tidak bisa masuk. Perintah dari atasan juga, Pak,” ucap salah satu petugas keamanan kepada awak media di lokasi, Selasa (21/4/2026).
Petugas tersebut juga menjelaskan bahwa beberapa rekan media yang sempat masuk lebih awal telah diminta untuk meninggalkan area dalam kantor.
Saat dikonfirmasi mengenai alasan spesifik di balik instruksi tersebut, pihak keamanan menyatakan hanya menjalankan arahan dari pimpinan.
“Kalau itu saya kurang tahu, arahan dari pimpinan,” lanjut petugas tersebut saat ditanya mengenai alasan pasti pelarangan bagi insan pers.
Diketahui, pada hari yang sama Aliansi Rakyat Kaltim menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di dua lokasi strategis, yakni Kantor DPRD Kalimantan Timur dan Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Dalam aksi tersebut, massa membawa tiga tuntutan utama kepada pemerintah daerah.
Massa menuntut evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan anggaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, khususnya terkait pengadaan mobil dinas senilai Rp8,5 miliar dan rencana renovasi rumah jabatan sebesar Rp25 miliar yang dinilai tidak mendesak.
Aliansi mendesak penghentian total praktik KKN di lingkungan pemerintahan.
Massa meminta DPRD Kalimantan Timur menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal, independen, dan berpihak kepada rakyat.
Baca juga: Hari Kartini, Aktivis Perempuan Turun Demo 21 April, Soroti Jalan Rusak di Kaltim
(TribunKaltim.co/Raynaldi Paskalis)
