WARTAKOTALIVE.COM, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengimbau aparatur sipil negara (ASN) dan masyarakat mampu beralih ke LPG nonsubsidi menyusul kenaikan harga gas 12 kilogram
Imbauan ini disampaikan seiring dengan kenaikan harga LPG 12 kilogram (kg) yang mulai berlaku sejak 18 April 2026.
Meski demikian, Pemprov memastikan ketersediaan gas nonsubsidi tetap dalam kondisi aman.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo, menegaskan bahwa pasokan LPG ukuran 12 kg maupun 5,5 kg masih mencukupi kebutuhan masyarakat.
"Kalau untuk stok gas elpiji 12 kg dan 5,5 kg masih aman, dan masih stabil," kata Ratu dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, distribusi LPG juga berjalan lancar ke seluruh depo dan jaringan penyalur di lima wilayah kota administrasi serta Kabupaten Kepulauan Seribu.
Baca juga: LPG 12 Kg Naik hingga 18 Persen, Pemprov DKI Antisipasi Lonjakan Pengguna Gas Subsidi
"Distribusi berjalan normal ke seluruh depo," lanjutnya.
Dengan kondisi tersebut, masyarakat diminta untuk tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan.
"Masyarakat jangan panik, stok masih aman dan terpenuhi baik di tingkat agen maupun di pangkalan," jelasnya.
Selain itu, Pemprov Jakarta akan terus melakukan pengawasan guna mencegah adanya penyalahgunaan distribusi, khususnya di sektor usaha non-UMKM.
"Kami akan melakukan monitoring pada penggunaan LPG di sektor usaha non-UMKM," ujarnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov juga kembali mengingatkan ASN dan warga mampu agar tidak menggunakan LPG subsidi.
"Kami mengimbau ASN serta masyarakat mampu agar menggunakan LPG nonsubsidi," tutupnya.
Farhan (35), warga Jakarta Pusat, mengaku terkejut saat mengetahui harga gas 12 kg yang biasa ia gunakan mengalami kenaikan dalam waktu singkat.
Menurutnya, harga yang sebelumnya berada di kisaran Rp210.000 kini naik menjadi sekitar Rp228.000 per tabung
“Baru-baru ini naik. Saya juga belum beli lagi karena yang sekarang masih ada, kebetulan pakai yang Bright Gas jadi lebih awet,” ujar Farhan, Senin (20/4/2026).
Baca juga: Pakar ITS Sebut Langkah Bahlil Pasok BBM dan LPG dalam Negeri dari Rusia Masuk Akal
Meski kenaikan terlihat tidak terlalu besar, Farhan menilai dampaknya tetap terasa dalam pengeluaran rumah tangga.
Ia mengaku biasa menyimpan lebih dari satu tabung sebagai cadangan, sehingga biaya yang harus dikeluarkan bisa mencapai ratusan ribu rupiah dalam sekali pembelian.
“Kalau sekali beli bisa sampai Rp500.000 karena saya stok juga. Jadi tetap berasa,” katanya.
Menurut Farhan, elpiji 12 kg yang seharusnya diperuntukkan bagi masyarakat mampu, pada praktiknya banyak digunakan oleh kalangan menengah yang tidak bisa mengakses gas subsidi 3 kg, namun juga keberatan dengan harga pasar yang terus naik.
Ia pun menyayangkan minimnya sosialisasi terkait kenaikan harga tersebut. Kondisi ini, kata dia, membuat warga tidak memiliki waktu untuk mengantisipasi, seperti membeli stok sebelum harga naik.
Sebagai kepala keluarga, Farhan mengaku harus memutar otak untuk mengatur keuangan agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi.
Ia bahkan mulai mengurangi pengeluaran lain demi menyesuaikan dengan kenaikan harga gas.
“Walaupun naiknya cuma Rp20.000, tapi tetap terasa karena ini kebutuhan pokok. Ibu rumah tangga juga pasti harus putar otak kalau ada biaya tak terduga seperti ini,” tambahnya.
Farhan berharap ke depan pemerintah maupun pihak terkait dapat lebih transparan dalam menyampaikan kebijakan kenaikan harga, terutama untuk komoditas penting seperti elpiji, agar masyarakat tidak terbebani secara mendadak.
“Kalau mau naik, ya diworo-woro dulu. Biar kita bisa siap dan nggak panik,” tutupnya.(m27)
