‎Laporan Jurnalis TribunAmbon.com, Silmi Sirati Suailo 
‎
‎MALTENG,TRIBUNAMBON.COM - Di tengah polemik kekosongan Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi jenis solar dan pertalite selama tiga tahun di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, pengakuan mengejutkan justru datang dari Komisi II DPRD Maluku Tengah.
‎
‎Sebagai lembaga perwakilan rakyat, rupanya DPRD Maluku Tengah melalui Komisi II yang bermitra dengan Pertamina baru mengetahui kekosongan BBM subsidi di wilayah lumbung pangan itu.
‎
‎Padahal pada pertengahan April 2026 lalu, Komisi II DPRD Maluku Tengah baru saja melakukan pengawasan di wilayah Seram Utara.

Tentu hal ini menjadi tanda tanya besar terkait hasil pengawasan yang masuk dalam kegiatan resmi Lembaga Legislatif tersebut. 
‎
‎Kekosongan BBM Subsidi di Seram Utara Timur Kobi, Maluku Tengah bahkan baru diketahui Komisi II pasca aksi demonstrasi yang dilakukan warga Kobi, Senin (20/4/2026).
‎ 
‎Hal tersebut terkonfirmasi langsung oleh Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu saat diwawancarai TribunAmbon usai rapat Paripurna DPRD Maluku Tengah, Senin (20/4/2026) lalu.
‎
‎"Dengan adanya aksi yg berlangsung tadi, kami juga baru terkonfirmasi kondisi ini lewat aksi tadi," ujar Samalehu.
‎
‎Walau begitu, secara kelembagaan Komisi II tetap konsen dan merespon tuntutan masyarakat di Seram Utara Timur Kobi.
‎
‎"Untuk itu kami dari Komisi II akan tetap konsen dan secara kelembagaan kita akan tetap merespon apa yang menjadi bagian dari tuntutan, aspirasi dan keluhan terkait apa yg terjadi di Kobi," tukas Politisi Demokrat itu.
‎
‎Hidayat Samalehu menyebut, keluhan masyarakat terkait tiga tahun lamanya tak menggunakan BBM subsidi merupakan informasi baru bagi Komisi II DPRD Maluku Tengah.
‎
‎"Keluhan keluhan terkait selama tiga tahun (tanpa BBM subsidi) ini merupakan informasi yang baru kami dari Komisi II dengar sebenarnya," imbuh Samalehu.
‎
‎Wakil Rakyat Dapil 3 itu menyampaikan, jika saja pihaknya telah mendengar informasi ini sebelumnya, maka pasti akan dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait. 
‎
‎"Kalau sudah ada laporan sebelumnya tentu kita akan memanggil pihak-pihak terkait lewat rapat yang akan diadakan," ungkap Hidayat Samalehu.
‎
‎Ia menegaskan bahwa Komisi II tentu akan tegas terkait persolan tersebut agar paling tidak BBM bersubsidi dapat terdistribusi ke masyarakat Seram Utara Timur Kobi maupun Seram Utara Timur Seti.
‎
‎"Karena ini perintah (regulasi) bahwa BBM bersubsidi harus memenuhi kebutuhan masyarakat," tukas Samalehu.
‎
‎Dikonfirmasi pula terkait hasil pengawasan, dimana ada tidak laporan dari masyarakat terkait kekosongan BBM subsidi, Samalehu mengatakan, akan mengkonfirmasi anggota komisi yang berasal dari wilayah Seram Utara, Maluku Tengah.
‎
‎"Hal ini akan kami konfirmasikan kembali dengan teman-teman Komisi II yang berasal dari dapil Seram Utara Raya," imbuh Samalehu.
‎
‎Di samping itu, Hidayat Samalehu menyatakan, saat terjadinya aksi demonstrasi, pihaknya dihubungi oleh masyarakat di sekitar lokasi aksi.
‎
‎"Bagi kami di DPRD Malteng terkhusus Komisi II akan melakukan rapat dalam waktu dekat audiensi untuk memanggil pihak Pertamina juga pihak-pihak terkait guna mencari kejelasan dari isu yang beredar yang berkaitan dengan BBM subsidi yang tidak diberlakukan di Kobi dan Seti," ulasnya.
‎
‎Pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Ketua DPRD Maluku Tengah Kami agar segera melakukan rapat dalam waktu dekat untuk merespon aksi tersebut.
‎
‎"Yang perlu kami sampaikan, sebagai pimpinan dari Komisi II beberapa bulan kemarin kami pernah memanggil beberapa unsur Pertamina dan juga beberapa perwakilan SPBU yang berada di Kota Masohi terkait dengan beberapa keluhan supir angkot yang mengeluh keterbatasan solar," pungkas Samalehu. (*)
‎