TRIBUNTRENDS.COM - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Masud akhirnya muncul.
Bukan temui demonstan, Rudy Masud hanya muncul lewat video yang diunggah di akun Instagram miliknya.
Video yang diduga diambil di ruang kerja Rudy Masud tersebut berisi permintaan maafnya.
Rudy Masud menyampaikan pernyataan sikapnya dengan berterima kasih kepada semua pihak yang sudah menjaga situasi unjuk rasa tetap aman.
Mulai dari TNI, Polri, mahasiswa, hingga masyarakat yang tumpah ruah di depan kantor Gubernur Kaltim.
Rudy Masud menegaskan bahwa peran mahasiswa dan masyarakat tidak bisa dipandang sebelah mata dalam proses evaluasi kinerja pemerintah.
Menurutnya, keterlibatan kedua elemen ini menjadi bagian penting dari kontrol sosial yang sehat dan berkelanjutan.
Ia pun berharap, mahasiswa bersama seluruh lapisan masyarakat dapat terus berperan aktif sebagai pengawas sekaligus mitra kritis pemerintah dalam menjalankan berbagai program dan kebijakan.
Baca juga: 7 Fakta Demo Kantor Gubernur Kaltim, Bawa 3 Tuntutan, Rudy Masud Bungkam, DPRD Setujui Hak Angket
Kericuhan mewarnai aksi massa di Kalimantan Timur ketika Kapolda Kaltim Endar Priantoro mengonfirmasi bahwa Gubernur dan Wakil Gubernur sebenarnya berada di dalam gedung saat aksi berlangsung.
Namun, pemerintah provinsi memilih untuk tidak menerima permintaan audiensi dari massa yang datang.
“Gubernur ada tadi di kantor, tapi memang tidak menerima mereka untuk audiensi,” ujar Endar di lokasi kejadian.
Situasi mulai memanas sekitar pukul 18.00 WITA. Ketegangan antara massa dan aparat keamanan perlahan meningkat hingga akhirnya terjadi aksi saling lempar.
Kondisi tersebut membuat kepolisian mengambil langkah tegas dengan mengerahkan water cannon untuk membubarkan kerumunan pada pukul 20.03 WITA.
Dalam aksinya, massa membawa tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah Kalimantan Timur.
Tuntutan tersebut mencakup evaluasi kebijakan pemerintah provinsi, pemberantasan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta penguatan fungsi pengawasan DPRD.
Selain itu, mereka juga menyoroti berbagai penggunaan anggaran daerah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat, termasuk pengadaan mobil dinas dan renovasi rumah jabatan.
"Gerakan ini bukan karena sakit hati, tetapi karena kepentingan rakyat," ujar salah satu orator dalam aksi tersebut, dikutip dari Tribun Kaltim, Rabu (22/4/2026).
Menanggapi tuntutan tersebut, DPRD Kalimantan Timur yang terdiri dari tujuh fraksi menyatakan sepakat untuk mengajukan hak angket terhadap kebijakan pemerintah daerah.
Ketujuh fraksi itu meliputi Fraksi Golkar, PDI-P, Gerindra, PKB, PAN-Nasdem, Demokrat-PPP, serta PKS.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ekti Imanuel, menegaskan bahwa seluruh pimpinan fraksi telah memberikan persetujuan terhadap langkah tersebut.
"Kita bersepakat atas usulan massa aksi. Unsur ketua fraksi terpenuhi semua, tujuh fraksi. Aman," tegas Ekti.
Baca juga: Demo di Kantor Gubernur Kaltim Ricuh, Rudy Masud Pulang Dikawal Ketat: Tidak Menerima untuk Audiensi
Meski sudah ada kesepakatan politik, DPRD menegaskan bahwa hak angket tidak bisa langsung dijalankan di lapangan.
Proses tersebut tetap harus mengikuti mekanisme resmi sesuai tata tertib lembaga.
Ekti menjelaskan bahwa langkah selanjutnya adalah pembahasan dalam rapat pimpinan bersama para ketua fraksi untuk menentukan tindak lanjut.
"Setelah ini akan kita rapatkan dalam rapat pimpinan bersama pimpinan dan ketua-ketua fraksi untuk menyikapi kelanjutannya," jelasnya.
Dalam pertemuan dengan massa aksi, Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud tidak tampak hadir di lokasi.
Ekti menyebut bahwa yang bersangkutan sedang menjalankan agenda kedinasan di luar daerah.
"Beliau hari ini kemungkinan sampai sore karena sedang retret di Magelang," ungkapnya.
Di sisi lain, Ketua Fraksi Golkar DPRD Kaltim, Husni Fahruddin, menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat.
Ia mengakui bahwa fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD belum berjalan secara optimal.
"Kami merasa bersalah karena fungsi budgeting dan pengawasan kami tidak berjalan dengan baik," kata Ayub.
(TribunTrends/Ninda/Kompas)
