Lalu tentang langkah antisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang hadapi ancaman El Nino.
Dalam tujuh tahun terakhir sebagai tuan rumah pelaksanaan Ujian Tulis Berbasis Komputer (UTBK), Universitas Trunojoyo Madura (UTM) di Desa Telang, Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan, Madura, Jawa Timur, selalu mendapatkan tempat di hati peserta dari berbagai provinsi di Indonesia.
Bahkan seorang peserta UTBK 2026 terdata berasal dari Provinsi Papua.
Keberadaan calon mahasiswa asal Papua itu disampaikan Rektor UTM, Prof Dr Safi' di sela kegiatan monitoring pelaksanaan hari pertama UTBK di Kampus Negeri UTM, Selasa (21/4/2026).
Dalam kesempatan itu, Prof Safi' didampingi Ketua Pelaksana UTBK sekaligus Warek I Prof Dr Achmad Amzeri, dan Warek III, Surokim Abdussalam.
"Peserta terjauh dari Provinsi Papua. Total tahun ini ada sebanyak 2.827 peserta mahasiswa yang memilih UTM sebagai tempat pelaksanaan UTBK. Tapi ini berbeda dengan pilihan berkuliah melainkan pilihan tempat mengikuti UTBK, bisa jadi prodi dan pilihan kampusnya bukan di sini, tetapi di kampus lain," ungkap Prof Safi'.
Tahun ini merupakan kesempatan ketujuh bagi UTM dipercaya Lembaga Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) sebagai tuan rumah pelaksanaan UTBK tahun 2026, terhitung mulai 21-30 April.
Selain menyiapkan sebanyak 9 ruangan, 254 unit perangkat perosonal computer (PC), UTM juga menyediakan fasilitas penginapan gratis berupa asrama mahasiswa dengan daya tampung sekitar 850 orang.
Ia menjelaskan, jumlah peserta UTBK sebanyak 2.827 calon mahasiswa itu berasal dari 17 provinsi dan 72 kabupaten/kota.
Terbanyak berasal dari sejumlah kota di Jawa Timur dengan dominasi peserta dari Kabupaten Bangkalan, disusul Kabupaten Sampang, Sumenep, dan Pamekasan.
Selebihnya, berasal Jakarta dan dari kota-kota besar di Jawa Timur seperti Surabaya, Malang, Sidoarjo, hingga Gresik dan Lamongan.
Baca Selengkapnya di Sini
DPRD Kabupaten Sumenep, Madura, menegaskan pentingnya regulasi berupa Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur mekanisme pemanfaatan aset pemerintah dalam pembangunan gerai Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Penegasan tersebut mencuat setelah diketahui masih ada 93 desa dan kelurahan di Sumenep yang belum memiliki lahan untuk mendirikan gerai KDMP.
Sebelumnya, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan (DKUPP) Sumenep, Moh Ramli menyarankan desa yang tidak memiliki lahan agar memanfaatkan aset pemerintah di luar Tanah Kas Desa (TKD).
Aset yang dimaksud antara lain bangunan sekolah yang tidak terpakai, bekas pasar, hingga lahan milik kementerian seperti Perhutani, dengan mekanisme pengajuan permohonan.
Namun, anggota Komisi II DPRD Sumenep, Masdawi mengingatkan agar pemanfaatan aset pemerintah tidak dilakukan tanpa dasar hukum yang jelas.
"Regulasinya ada atau tidak. Perdanya ada atau tidak. Bagaimanapun mekanismenya harus jelas," tegas Masdawi, Selasa (21/4/2026).
Baca Selengkapnya di Sini
Ancaman kekeringan panjang mulai diantisipasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sampang, Madura, seiring prediksi fenomena El Nino yang berpotensi melanda wilayah Jawa Timur.
Sebagai langkah awal mitigasi, BPBD Sampang telah menyebarkan surat edaran ke seluruh kecamatan untuk melakukan pendataan wilayah yang rawan mengalami krisis air bersih.
Kepala Pelaksana BPBD Sampang, Fajar Arif Taufikurrahman, mengatakan, pendataan tersebut penting sebagai dasar penanganan dini.
"Kami minta kecamatan mendata titik-titik rawan kekeringan," ujarnya, Selasa (21/4/2026).
Dijelaskan, berdasarkan perkiraan, puncak musim kemarau di Jawa Timur diprediksi terjadi pada Agustus hingga September 2026 mendatang, periode yang kerap memicu krisis air di sejumlah wilayah.
Baca Selengkapnya di Sini
