TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Upaya merapikan kawasan ikonik di jantung Kota Bandung kini digencarkan melalui kerja bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Kota Bandung.

Penataan difokuskan pada area sekitar Gedung Sate, Gasibu, dan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju) yang dinilai memiliki posisi strategis sekaligus menjadi wajah publik daerah.

Langkah ini merupakan tindak lanjut dari arahan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang mendorong terciptanya ruang kota dengan kualitas lebih baik.

Targetnya jelas, menghadirkan lingkungan yang bersih, tertata, nyaman, sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat yang beraktivitas di ruang publik tersebut.

Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman, menekankan bahwa kolaborasi lintas pemerintahan menjadi kunci dalam proses ini.

Ia menyebutkan bahwa meskipun kawasan tersebut berada di wilayah administratif Kota Bandung, nilai pentingnya tidak hanya bagi kota, tetapi juga bagi provinsi secara keseluruhan.

“Karena ini masuk wilayah Kota Bandung, maka kami harus berkoordinasi, kulonowun. Ke depan, penataan kawasan Gedung Sate dan Monju akan dilakukan bersama, mulai dari kebersihan, taman, jalan hingga aspek keamanan,” katanya, Rabu (22/4/2026).

Penataan yang dirancang tidak hanya menyentuh aspek visual, tetapi juga mencakup penertiban elemen-elemen yang selama ini dinilai mengganggu keteraturan kawasan.

Spanduk dan baliho akan ditata ulang, keberadaan pedagang kaki lima akan diatur, serta penguatan keamanan lingkungan akan menjadi perhatian utama.

“Kita ingin kawasan ini menjadi contoh. Sebuah ruang kota yang bersih, indah, nyaman, dan aman, sehingga masyarakat bisa memanfaatkannya sebagai ruang terbuka hijau untuk beraktivitas dan bercengkrama,” katanya.

Dari sisi Pemerintah Kota Bandung, komitmen serupa juga ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnaen. Ia menyampaikan bahwa kerja sama ini akan menyentuh berbagai sektor penting yang berhubungan langsung dengan kualitas tata kota.

Pengelolaan sampah, pembenahan infrastruktur, hingga pengaturan lalu lintas dan sistem keamanan menjadi bagian dari skema kolaborasi yang tengah disiapkan.

Penanganan parkir liar dan rekayasa lalu lintas juga akan dilakukan untuk memastikan kawasan tetap tertib dan mudah diakses.

“Termasuk penanganan parkir liar, rekayasa lalu lintas, penataan PKL, serta ketertiban kawasan. Ujungnya tentu pada peningkatan pariwisata. Kalau kota sudah bersih, indah, nyaman, dan aman, maka kunjungan wisata akan meningkat dan berdampak pada pendapatan daerah,” katanya.

Sinergi antara pemerintah provinsi dan kota ini diharapkan mampu menjadikan kawasan Gedung Sate sebagai contoh nyata penataan wilayah perkotaan di Jawa Barat.

Kawasan tersebut diarahkan menjadi model yang bisa ditiru oleh daerah lain dalam mengelola ruang publik secara berkelanjutan.

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi telah menegaskan bahwa tampilan ibu kota provinsi harus mencerminkan kualitas tata kota yang baik.

Hal ini menjadi dasar penting dalam mendorong penataan kawasan strategis seperti Gedung Sate.

Program penataan ini juga menjadi bagian dari langkah lebih luas untuk memperbaiki wajah Kota Bandung sebagai pusat pemerintahan. Fokusnya tidak hanya pada estetika, tetapi juga pada kualitas ruang publik yang layak digunakan masyarakat.

“Ini Ibu Kota, Ibu Kota jangan lebih jelek dari ibu tiri,” katanya.