TRIBUNBANYUMAS.COM, PURBALINGGA – Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Purbalingga resmi menjalin kerja sama strategis dengan Universitas Terbuka (UT) Purwokerto untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).
Sinergi ini ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) di sela kegiatan pembinaan pegawai di MAN Purbalingga, Rabu (22/4/2026).
Kolaborasi ini menjadi bagian dari upaya Kemenag Purbalingga dalam memperkuat pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) tahun 2027.
Sebanyak 230 peserta, mulai dari ASN hingga penyuluh, mengikuti penguatan budaya kerja yang profesional dan inovatif tersebut.
Direktur UT Purwokerto menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan solusi bagi tantangan pendidikan di era digital.
Melalui sistem digital learning yang fleksibel, ASN maupun tenaga kependidikan di lingkungan Kemenag dapat melanjutkan pendidikan tinggi tanpa harus meninggalkan tugas utama mereka.
Baca juga: Universitas Terbuka Purwokerto Garap Inovasi Wisata dan UMKM di Desa Onje
“Universitas Terbuka memiliki keunggulan sistem pembelajaran fleksibel tanpa batasan usia dan waktu. Hal ini memungkinkan ASN tetap dapat meningkatkan kompetensi dengan biaya terjangkau dan jangkauan layanan yang luas,” ujarnya.
Sediakan Dukungan Pelatihan TIK
Selain akses pendidikan, UT Purwokerto berkomitmen menyediakan dukungan pelatihan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta narasumber profesional bagi mitra kerja di lingkungan Kemenag.
Langkah ini diharapkan mampu mempercepat transformasi birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel.
Kepala Kantor Kemenag Purbalingga, H. Zahid Khasani, menyambut baik kolaborasi ini.
Ia berharap sinergi dengan UT Purwokerto dapat menghilangkan kendala akses pendidikan bagi pegawainya, sekaligus mendukung terciptanya pelayanan publik yang prima di Kabupaten Purbalingga.
"Kami berharap kolaborasi ini membuka peluang lebih luas bagi peningkatan kualifikasi pendidikan dan kompetensi pegawai demi mendukung reformasi birokrasi yang berkelanjutan," tegas Zahid Khasani. (adv)
