Laporan wartawan Serambi Indonesia Sa’dul Bahri | Aceh Barat

SERAMBINEWSCOM, MEULABOH – Pemerintah Aceh bersama pemerintah kabupaten/kota memperkuat koordinasi dalam pengembangan literasi dan tata kelola kearsipan melalui Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2026 yang berlangsung di Hotel Parkside Meuligoe Meulaboh, Rabu (22/4/2026).

Forum ini menjadi ruang sinkronisasi kebijakan dan program lintas daerah, terutama dalam menjawab tantangan rendahnya minat baca serta belum optimalnya pengelolaan arsip di tingkat daerah dan gampong. Seluruh perwakilan kabupaten/kota se-Aceh hadir untuk membahas strategi peningkatan kualitas layanan perpustakaan dan sistem kearsipan yang lebih akuntabel.

Wakil Bupati Aceh Barat, Said Fadheil, menyebutkan bahwa penguatan literasi harus ditempatkan sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. Menurutnya, perpustakaan tidak lagi bisa diposisikan sekadar sebagai ruang baca, melainkan harus berkembang menjadi pusat aktivitas masyarakat yang mendukung edukasi, kreativitas, dan pemberdayaan ekonomi.

Ia menilai, salah satu tantangan utama saat ini adalah bagaimana memastikan program literasi benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat lokal, termasuk di tingkat gampong. Karena itu, peningkatan kapasitas pengelola perpustakaan desa serta penyediaan program berbasis kebutuhan komunitas menjadi fokus yang perlu diprioritaskan.

Baca juga: Aceh Barat Susun Program 2027, Prioritas Pembangunan Berbasis Kebutuhan Rakyat

Selain literasi, penguatan tata kelola kearsipan juga menjadi isu penting dalam Rakornis ini. Pengawasan arsip yang lebih sistematis dinilai krusial untuk mendukung transparansi pemerintahan serta menjaga akuntabilitas administrasi publik di daerah.

Selama empat hari pelaksanaan, peserta membahas sejumlah agenda strategis, di antaranya peningkatan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), penguatan Tingkat Kegemaran Membaca (TKM), serta optimalisasi sistem pengawasan kearsipan. Hasil dari pertemuan ini diharapkan menghasilkan langkah konkret yang dapat diterapkan secara seragam di seluruh wilayah Aceh.

Melalui Rakornis ini, pemerintah daerah didorong tidak hanya menyusun kebijakan, tetapi juga memastikan implementasi program literasi dan kearsipan berjalan efektif dan terukur di lapangan.(*)