BANGKAPOS.COM, BANGKA-- Kenaikan harga Liquefied Petroleum Gas (LPG) dan bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi dinilai bukan sekadar persoalan energi, melainkan berdampak langsung pada struktur biaya dan keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) di daerah.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bangka Belitung, Devi Valeriani, menilai kenaikan harga energi tersebut menjadi tekanan serius bagi pelaku usaha di wilayah kepulauan seperti Bangka Belitung.
Menurutnya, dalam struktur biaya UKM, energi memiliki peran strategis, terutama pada sektor kuliner, perikanan, transportasi, hingga industri rumah tangga.
"Kenaikan LPG non-subsidi sekitar 10 sampai 15 persen bisa langsung mendorong kenaikan biaya produksi hingga 5 sampai 8 persen. Sementara kenaikan BBM berdampak lebih luas karena memicu kenaikan ongkos distribusi bahan baku dan logistik antarwilayah," ujar Devi kepada Bangkapos.com, Rabu (22/4/2026).
Ia menjelaskan, kondisi geografis Bangka Belitung sebagai daerah kepulauan membuat dampak kenaikan harga energi menjadi berlipat. Ketergantungan terhadap transportasi laut dan darat berbasis BBM memperbesar tekanan biaya, baik di tingkat produksi maupun distribusi.
Lebih lanjut, Devi menyoroti dampak lanjutan terhadap margin usaha yang semakin tergerus. Menurutnya, sebagian besar UKM di Bangka Belitung memiliki elastisitas harga yang rendah, sehingga tidak leluasa menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang terbatas.
"Kondisi ini menempatkan pelaku usaha pada dilema klasik: menaikkan harga dengan risiko kehilangan konsumen, atau mempertahankan harga dengan konsekuensi penurunan keuntungan, bahkan berpotensi merugi," jelasnya.
Dalam jangka pendek, banyak pelaku usaha cenderung memilih bertahan tanpa menaikkan harga. Namun, dalam jangka panjang kondisi tersebut dinilai berisiko terhadap keberlanjutan usaha.
Dari sisi makro, kenaikan energi non-subsidi juga berpotensi mendorong inflasi daerah, terutama pada sektor makanan dan minuman.
Devi menyebut, komponen energi memiliki efek rambatan (pass through effect) yang besar terhadap harga pangan. Di Bangka Belitung, kelompok makanan, minuman, dan tembakau bahkan berkontribusi lebih dari 40 persen terhadap struktur inflasi.
"Setiap kenaikan 10 persen harga BBM non-subsidi diperkirakan dapat menambah inflasi daerah sekitar 0,3 hingga 0,5 persen poin, tergantung pada respons pelaku usaha dan kondisi distribusi," paparnya.
Ia menambahkan, tekanan inflasi tersebut bersifat regresif, di mana dampak paling besar dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah.
Kenaikan harga energi, kata Devi, juga berdampak pada daya beli masyarakat. Meski secara langsung LPG dan BBM non-subsidi lebih banyak dikonsumsi kelompok menengah ke atas, efek tidak langsungnya dirasakan luas melalui kenaikan harga barang dan jasa.
"Rumah tangga akan menghadapi kenaikan pengeluaran rutin, baik untuk transportasi maupun konsumsi pangan. Jika pendapatan tidak ikut naik, maka konsumsi akan melambat," ujarnya.
Padahal, konsumsi rumah tangga merupakan salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi daerah.
Selain itu, ia juga mengingatkan adanya potensi pergeseran konsumsi dari LPG non-subsidi ke LPG subsidi 3 kilogram. Fenomena ini dinilai sebagai respons rasional masyarakat dalam menghadapi kenaikan harga.
Namun, di sisi lain kondisi tersebut berisiko menimbulkan persoalan baru, terutama terkait ketepatan sasaran subsidi.
"Jika LPG subsidi diserap oleh kelompok yang tidak berhak, maka akan memicu kelangkaan di masyarakat bawah sekaligus meningkatkan beban fiskal pemerintah," katanya.
Di wilayah seperti Bangka Belitung, dengan tantangan distribusi yang cukup kompleks, kondisi ini bahkan berpotensi memicu gejolak sosial jika tidak diantisipasi.
Menghadapi situasi ini, Devi menilai pemerintah perlu mengambil langkah strategis, mulai dari penguatan kebijakan kompensasi yang tepat sasaran hingga pengawasan distribusi LPG subsidi di lapangan.
Selain itu, ia juga mendorong adanya intervensi pada sisi produksi dan distribusi, termasuk efisiensi logistik serta kemungkinan subsidi transportasi untuk komoditas strategis di daerah kepulauan.
Dalam jangka menengah, diversifikasi energi dinilai menjadi solusi penting untuk mengurangi ketergantungan pada LPG dan BBM.
"Pengembangan energi alternatif seperti biogas, kompor listrik berbasis energi terbarukan, atau program konversi energi perlu didorong," ucapnya.
Menurutnya, kenaikan harga energi non-subsidi saat ini menjadi ujian bagi ketahanan ekonomi daerah.
"Tanpa intervensi yang tepat, dampaknya tidak hanya pada inflasi dan daya beli, tetapi juga pada keberlangsungan usaha rakyat," pungkasnya.
(Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)
