Fraksi PSI Pertanyakan Klaim Wagub Rano Karno soal PDRB Pariwisata Jakarta Naik 9,66 Persen
Ferdinand Waskita Suryacahya April 22, 2026 10:08 PM

 

TRIBUNJAKARTA.COM, JAKARTA - Anggota DPRD DKI Jakarta sekaligus Penasihat Fraksi PSI, August Hamonangan, mempertanyakan klaim Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, terkait pertumbuhan sektor pariwisata di Ibu Kota.

Dalam Rapat Paripurna DPRD DKI Jakarta pada Senin (20/4/2026), Rano menyebutkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata Jakarta tumbuh sebesar 9,66 persen dan diikuti peningkatan jumlah wisatawan.

Namun, August menilai klaim tersebut perlu dibuktikan lebih lanjut karena tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi di lapangan.

PARIWISATA TUMBUH - Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta pertanyakan klaim Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno soal Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor pariwisata Jakarta tumbuh sebesar 9,66. Hal ini disampaikan dalam Rapat Paripurna LKPJ 2025. (Yusuf/TribunJakarta). (TribunJakarta/Yusuf Bachtiar)

“Klaim Bang Rano bahwa PDRB Jakarta di sektor pariwisata meningkat hampir 10 persen ini masih perlu dibuktikan. Karena dalam kenyataannya, banyak pelaku usaha di sektor tersebut menjerit karena kesulitan mendapatkan pelanggan,” kata August dalam keterangannya, Rabu (22/4/2026).

Ia juga menyoroti pernyataan terkait kenaikan jumlah wisatawan hingga 37 persen yang menurutnya perlu ditelaah lebih dalam.

“Sampai kepada pernyataan bahwa jumlah wisatawan meningkat sebesar 37 persen juga perlu ditelaah lebih dalam lagi apakah kenyataannya di lapangan sudah sesuai dengan klaim itu,” lanjutnya.

Salah satu indikator yang disoroti August adalah tingkat okupansi hotel di Jakarta yang sempat anjlok pada pertengahan 2025.

Menurutnya, kondisi tersebut bahkan memunculkan isu pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor perhotelan.

“Kami ingat bagaimana dalam kenyataannya, teman-teman yang memiliki usaha perhotelan itu sangat kesulitan pertengahan tahun kemarin. Bahkan, kita sempat diterpa isu PHK massal dan penjualan bangunan-bangunan hotel yang tidak mampu lagi bertahan,” katanya.

Meski demikian, August mengakui bahwa pengetatan anggaran pemerintah pusat turut memengaruhi penurunan okupansi hotel.

Namun, ia menilai hal itu justru menunjukkan bahwa bisnis perhotelan di Jakarta masih bergantung pada aktivitas pemerintah, bukan wisatawan.

“Memang betul bahwasanya efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah pusat waktu itu berdampak terhadap pengurangan okupansi hotel. Namun, itu memperlihatkan bahwa bisnis hotel di Jakarta ini lebih bergantung kepada keperluan pemerintah pusat dan bukan wisatawan asing,” jelasnya.

Ia pun mempertanyakan indikator yang digunakan oleh Rano Karno dalam menyampaikan klaim tersebut.

“Ini membuat kita bertanya-tanya, apa yang menjadi indikator Bang Rano dalam mengatakan bahwa sektor pariwisata kita meningkat dan jumlah wisatawan asingnya naik. Dan kalau memang betul, apakah sudah berdampak positif terhadap usaha-usaha seperti perhotelan, restoran, kafe-kafe, sampai dengan tempat-tempat wisata seperti Setu Babakan selama ini,” pungkasnya.

BERITA TERKAIT

  • Baca juga: Marak Premanisme di Jakarta, Legislator PSI Sindir Pramono Anung "Gubernur Lembek"
  • Baca juga: Parkir Liar Samping POIN Square Dilindungi Oknum Dishub, Francine PSI Desak Pemprov DKI Tindak Tegas
  • Baca juga: Aduan Via JAKI Direspons Pakai Foto AI, PSI Jakarta Minta Hapus Budaya Kerja Asal Bapak Senang
© Copyright @2026 LIDEA. All Rights Reserved.