BANGKAPOS.COM - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB) diperkirakan akan merilis formasi yang dibutuhkan dalam seleksi CPNS 2026.
Setelah itu, pendaftaran diperkirakan akan dibuka pada Juni 2026.
"Sehingga pada akhir bulan Mei tahun ini tahun 2026, mestinya formasi untuk masing-masing instansi itu bisa dikeluarkan oleh Menteri PAN-RB dan proses seleksi ASN-nya bisa mulai berlangsung setelah itu yaitu bulan Juni 2026," kata Plt Direktur Perencanaan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN, Muhammad Ridwan dalam konferensi pers secara daring pada Kamis (16/4/2026) dikutip dari YouTube BKN.
Ridwan menjelaskan timeline penyusunan pertimbangan teknis terkait kebutuhan formasi ASN untuk tahun 2026.
Menteri PAN-RB Rini Widyantini sudah menerbitkan surat edaran yang berisi permintaan agar instansi terkait bisa mengirimkan formasi yang dibutuhkan.
Surat edaran itu sudah terbit sejak Maret 2025 lalu.
Seluruh pengajuan kebutuhan tersebut lantas diolah oleh BKN.
"Kemudian ketika akhir Maret 2025, instansi telah menyerahkan kepada kami (terkait kebutuhan formasi ASN), kami punya waktu sekitar tiga bulan yaitu April, Mei, Juni (2025)," jelasnya.
"Sampai dengan pada bulan Juli 2025, kami wujudkan verifikasi dan validasi oleh BKN itu dalam wujud Dokumen Pertimbangan Teknis Nasional yang ditandatangani oleh Kepala BKN dan diserahkan ke Ibu Menteri PAN-RB," jelas Ridwan.
Dokumen tersebut diberikan kepada Kementerian PAN-RB agar menjadi panduan dalam merancang jumlah kebutuhan formasi yang dibutuhkan untuk tahun 2026.
Dokumen itu telah diterima Kementerian PAN-RB pada pertengahan tahun 2025.
"Dalam jangka waktu sembilan bulan sampai satu tahun, teman-teman di Kementerian PAN-RB punya waktu untuk merancang kembali dengan hire level hierarchy tentang perencanaan kebutuhan ASN nasional untuk tahun berikutnya atau tahun ini 2026," jelasnya.
Setelah itu, tahapan berlanjut dengan Kementerian PAN-RB meminta pertimbangan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terkait alokasi pembiayaan seleksi CPNS 2026.
Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS).
"Menteri PAN-RB akan meminta pendapat ke Menteri Keuangan apakah pertimbangan teknis yang diusulkan Kepala BKN dapat dibiayai dengan APBN atau APBD. Gampangnya apakah belanja pegawainya tersedia," tuturnya.
Lebih lanjut, Ridwan menjelaskan rasio ASN di Indonesia dibanding penduduk sebesar 2,4 persen.
Dalam pemaparannya, total ASN di Indonesia saat ini mencapai 6,7 juta orang. Sementara, total penduduk Indonesia mencapai 285 juta orang.
"Rasio ASN di Indonesia sebesar 2,4 persen atuau 23,56 ASN per 1.000 penduduk," demikian tertulis dalam slide pemaparan yang ditampilkan Ridwan.
Rasio tersebut lebih kecil dengan negara lain seperti Malaysia ataupun Thailand.
Adapun total ASN di Malaysia sebanyak 1,7 juta orang dengan jumlah penduduk mencapai 34 juta orang sehingga rasionya adalah 5 persen.
Sedangkan Thailand, pegawai ASN mencapai 2,7 juta orang dengan total penduduk sebanyak 71 juta orang. Rasionya yakni, 3,8 persen.
Berkaca dari data tersebut, Ridwan menyebut akan adanya peningkatan rasio jumlah ASN menjadi 3-3,4 persen atau 30-34 ASN per 1.000 penduduk.
"Bahwa untuk menopang Asta Cita, Indonesia perlu bergerak dari rasio 2,4 persen menjadi 3 atau 3,4 persen," tuturnya."
Namun, dia menjelaskan bahwa tujuan tersebut bisa tercapai bukan tanpa tantangan yaitu perlunya perencanaan yang matang terkait kebutuhan formasi ASN yang diperlukan.
Ridwan mengatakan bahwa peningkatan rasio jumlah ASN juga harus disertai perbaikan pelayanan publik.
"Tapi tidak sekedar itu, ada beberapa hal yang mungkin perlu diketahui bahwa perencanaan kebutuhan ini ada di hulu atau awal titik manajemen ASN."
"Sehingga kita semua merancang dan menjamin bagaimana agar layanan publik ini lebih baik yaitu tepat, merata, dan berdampak," katanya.
160 Ribu Data Formasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) telah mengantongi data sebanyak 160 ribu formasi calon pegawai negeri sipil (CPNS) 2026.
Data formasi CPNS tersebut didapat dari seluruh instansi pusat hingga daerah.
Pemerintah melalui Kemen PANRB berencana membuka penerimaan CPNS pada tahun ini.
Namun belum dipastikan jadwal rekrutmen CPNS 2026.
"Kami sudah ada datanya, sekitar 160 ribu, begitu ya," kata Menteri PANRB, Rini Widyantini melansir Antara, Rabu (8/4/2026).
Rini mengatakan pihaknya sudah mengajukan kebutuhan anggaran kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk menunjang pelaksanaan tes CPNS 2026.
Namun Rini belum bisa mengumumkan kapan tepatnya seleksi CPNS 2026 dimulai.
Sebelum mengumumkan pelaksanaan seleksi CPNS, Kemenpan-RB terlebih dahulu perlu meminta jumlah formasi beserta kompetensi CPNS yang dibutuhkan kementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.
"Saya enggak bisa mengarang kan. Saya enggak bisa mengarang kompetensi apa yang dibutuhkan oleh instansi," ujar Rini.
Kemen PANRB telah menginstruksikan seluruh instansi pemerintah untuk segera mengajukan usulan kebutuhan formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk Tahun Anggaran 2026.
Proses pengusulan ini dilakukan secara digital melalui aplikasi e-formasi.
Prioritas utama pengadaan tahun ini difokuskan pada penguatan program stategis nasional dan peningkatan kualitas pelayanan dasar di masyarakat.
Dalam surat edaran Kemen PANRB, batas akhir pengajuan usulan formasi melalui sistem e-formasi pada 31 Maret 2026.
Fresh Graduate
Sebelumnya Menteri PAN-RB Rini Widyantini mengungkapkan bahwa pemerintah memberikan perhatian kepada lulusan baru yang ingin bergabung menjadi ASN.
"Kami sangat concern terhadap para fresh graduate untuk bisa ikut serta membantu birokrasi ini," kata Rini saat diwawancarai di kantornya, Selasa (24/2/2026).
Ia menegaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB masih meminta setiap kementerian dan lembaga memetakan kebutuhan, termasuk kompetensi yang dibutuhkan di setiap instansi.
"Yang paling penting itu kompetensinya. Harus disesuaikan dengan strategi kementerian dan program prioritas presiden," kata dia.
Sebelumnya BKN juga meminta formasi fresh graduate pada penerimaan CPNS 2026 lebih banyak.
Deputi Bidang Penyelenggaraan Layanan Manajemen ASN BKN, Aris Widiyanto mengatakan alasan fresh graduate diperbanyak karena tahun lalu formasi sudah dibuka lebar untuk PPPK atau calon pegawai yang berpengalaman.
30 Sekolah Kedinasan Dibuka 2026
Selain akan membuka rekrutmen ASN melalui formasi umum, pemerintah juga akan membuka sekolah kedinasan pada 2026.
Tahun ini jumlah sekolah kedinasan yang dibuka bertambah dibanding sebelumnya.
Jika sebelumnya terdapat 29 sekolah kedinasan dari tujuh kementerian, kini totalnya menjadi 30 sekolah yang berada di bawah sembilan kementerian dan lembaga pemerintah.
Penambahan tersebut berasal dari dua instansi baru, yakni Kementerian Hukum serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Antusiasme masuk sekolah kedinasan selama ini memang sangat tinggi, bahkan sebanding dengan seleksi perguruan tinggi negeri melalui jalur SNBP maupun SNBT.
Pendaftaran sekolah kedinasan umumnya dibuka antara April hingga Juni.
Proses seleksi dilakukan melalui Seleksi Sekolah Kedinasan (Sekdin) yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN)
Calon peserta wajib mendaftar melalui sistem resmi BKN.
Karena seleksi dilakukan secara terpusat, informasi jadwal perlu dipantau melalui laman resmi BKN maupun media sosial resmi instansi terkait.
(Tribunnews.com/Yohanes Liestyo Poerwoto, Siti Nurjannah Wulandari) (Kompas.com/Firda Janati, Serafica Gischa)
