Laporan Wartawan TribunAmbon.com, Haliyudin Ulima 

BULA, TRIBUNAMBON.COM – Penampakan Kondisi Sekolah Dasar (SD) Negeri 8 Kilmury Kelas B/Filial di Kecamatan Kilmury, Kabupaten Seram Bagian Timur (SBT) yang viral di media sosial ternyata berbuntut panjang.

Bupati SBT, Fachri Husni Alkatiri, mengungkapkan kabar tersebut bahkan sampai ke pemerintah pusat. 

“Bayangkan saya kemarin dapat kabar ini ada reaksi langsung dari kantor staf kepresidenan tentang masalah itu,” ujar Fachri, saat membuka kegiatan Olimpiade Bintang Sekolah, di Pandopo Bupati, Rabu (22/4/2026).

Ia mengaku, informasi tersebut diterimanya saat masih dalam perjalanan menghadiri sebuah kegiatan.

“Masih dalam perjalanan saya sudah ditelepon dari seseorang di Jakarta, bilang ini ada informasi tentang sekolah di Kilmury,” lanjutnya.

Ia menegaskan, kondisi yang sebenarnya tidak seperti yang digambarkan dalam informasi viral tersebut.

Baca juga: Kapolsek Nusaniwe Ungkap Alasan Pos Polisi di Taman Makmur Terbengkalai

Baca juga: Bupati SBT Tegaskan SD 8 Kilmury Bukan Sekolah Permanen, Hanya Solusi Darurat

Bangunan yang disebut sebagai “sekolah gaba-gaba” itu, lanjut Fachri, bukanlah sekolah permanen.

Kelas tersebut dibangun sebagai solusi sementara akibat kondisi banjir yang menghambat akses siswa ke sekolah utama.

“Itu bukan sekolah, itu cuma kelas filial atau kelas jauh. Ini cuma tambahan sementara karena anak-anak tidak bisa pergi ke SD di seberang,” jelasnya.

Ia menambahkan, jika kondisi sudah kembali normal dan akses bisa dilalui, maka siswa akan kembali bersekolah seperti biasa.

“Begitu mereka sudah bisa lewati lagi, mereka kembali ke sekolah seperti biasa,” bebernya.

Fachri juga menyinggung bahwa kondisi geografis seperti menyeberangi sungai bukan hal baru bagi masyarakat SBT.

Ia bahkan mengaku pernah mengalami hal serupa saat masih duduk di bangku sekolah dasar.

“Lewat kali itu biasa, justru kami sebagai anak-anak senang sekali,” kenangnya.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa pemerintah tetap terbuka terhadap kritik, khususnya di sektor pendidikan.

Namun kritik tersebut harus disertai pemahaman yang utuh terhadap kondisi di lapangan.

“Kritik itu harus kita terima, tapi harus dilihat dengan jernih,” katanya.

Lebih lanjut, dirinya meminta jajaran Dinas Pendidikan segera memberikan klarifikasi resmi kepada publik.

“Saya minta Kepala Dinas segera beri penjelasan yang clear supaya publik mengerti masalah sebenarnya,” tegasnya.

Ia menambahkan, isu-isu kecil seperti ini seharusnya tidak perlu sampai menyita perhatian Presiden.

“Kalau hal kecil seperti ini langsung sampai ke Presiden, lalu Presiden harus turun, itu bagaimana?” tandasnya.

Meski demikian, ia berharap masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.

“Yang bisa kita lakukan adalah memberikan penjelasan yang benar agar tidak menyesatkan,” tutupnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga (Disdikbudpora) Afifudin Rumakway hingga kini belum memberikan keterangan resminya dan memilih diam saat dikonfirmasi Tribunambon.com berulang kali.(*)