POSBELITUNG.CO -  Pernyataan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana tentang kebutuhan daging sapi untuk program MBG berbuntut panjang.

Sebelumnya, ia mengklaim program MBG menggunakan 19 ribu ekor sapi setiap hari untuk memenuhi kebutuhan.

Namun belakangan ini ia meluruskan polemik soal kebutuhan 19.000 ekor sapi dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menegaskan, angka tersebut bukan kebutuhan riil, melainkan sekadar simulasi perhitungan.

Dadan menjelaskan, angka itu muncul dari asumsi ekstrem jika seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bersamaan memasak menu berbahan dasar daging sapi.

"Ini hanya pengandaian. Jadi, satu SPPG, kalau dia masak daging sapi maka dia butuh satu ekor. Kalau seluruh SPPG kita perintahkan nanti tanggal sekian mau masak sapi, itu tinggal dijumlahkan berapa jumlah SPPG kalikan satu ekor sapi," kata Dadan dalam siaran pers, Kamis (23/4/2026).

Dalam praktiknya, kebutuhan daging sapi di setiap SPPG cukup besar. Dadan menyebut, satu kali proses memasak bisa membutuhkan ratusan kilogram daging.

"Menunya itu ada telur, ada ayam, ada sapi, ada ikan. Misalnya, kalau ini masak daging sapi, maka butuh 350 kilogram sekali masaknya berarti satu ekor sapi," ujarnya.

Ia menambahkan, angka tersebut bisa mencapai 382 kilogram untuk sekali masak.

"Jadi, satu kali masak daging sapi butuh 382 (kg), itu artinya satu ekor sapi, dagingnya saja," ucapnya.

Namun, skenario tersebut tidak pernah diterapkan secara nasional. BGN memastikan tidak ada kebijakan menu seragam yang mewajibkan seluruh daerah memasak bahan yang sama secara bersamaan.

Belajar dari Lonjakan Harga Telur

BGN berkaca dari pengalaman sebelumnya saat peringatan ulang tahun Presiden Prabowo Subianto pada 17 Oktober.

Saat itu, menu nasi goreng dan telur disiapkan untuk sekitar 36 juta penerima manfaat.

Dampaknya langsung terasa di pasar. Kebutuhan mencapai 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton, yang kemudian memicu kenaikan harga.

"Hari itu butuh 36 juta butir telur atau sekitar 2.200 ton. Dampaknya harga telur sempat naik Rp 3.000," kata Dadan.

Pengalaman tersebut menjadi pelajaran penting agar kebijakan pangan tidak memicu gejolak harga.

Untuk menghindari tekanan pasar, BGN kini mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel dalam penyusunan menu MBG. Setiap daerah diberikan ruang untuk menyesuaikan menu dengan ketersediaan bahan pangan lokal.

"Karena kita ingin memberdayakan potensi sumber daya lokal dan juga kesukaan masyarakat lokal supaya tekanan terhadap konsumsinya tidak terlalu tinggi. Jadi, kalau kita perintahkan menu nasional, pasti tekanannya tinggi, pasti harga naik," ucapnya.

Langkah ini diharapkan mampu menjaga stabilitas harga sekaligus memastikan program MBG tetap berjalan efektif tanpa membebani rantai pasok pangan nasional

(Kompas/Tribunnews)