TRIBUN-MEDAN.com, MEDAN - Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Sumatera Utara, Parlindungan, melakukan audiensi strategis dengan Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, di Aula Teuku Rizal Nurdin, Medan, Kamis (23/4).
Pertemuan ini menjadi momentum penguatan kolaborasi antara jajaran keimigrasian dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna membahas berbagai isu krusial di wilaya. Turut mendampingi Parlindungan dalam kegiatan ini adalah jajaran struktural keimigrasian dan para Kepala Kantor Imigrasi se-Sumatera Utara, serta Kakanwil Kemenkumham Sumut, Ignatius MT Silalahi.
Dalam kesempatan ini, Parlindungan menyampaikan apresiasi mendalam atas sinergi yang selama ini terjalin harmonis antara jajaran Imigrasi dengan Pemprov Sumut. Fokus utama pembahasan mencakup penanganan isu aktual terkait pengungsi luar negeri, pengelolaan aset gedung kantor wilayah, hingga optimalisasi dukungan terhadap masuknya wisatawan mancanegara dan investor guna memutar roda ekonomi daerah.
Di sisi lain, Kakanwil Kementerian Hukum Sumut juga memberikan apresiasi khusus atas dukungan Gubernur terhadap pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai wilayah Sumatera Utara.
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Nasution, menanggapi serius terkait keberadaan pengungsi yang telah menjadi isu lama di wilayahnya. Beliau menegaskan perlunya kebijakan baru yang lebih komprehensif agar permasalahan ini dapat terselesaikan tanpa memberikan dampak negatif bagi ketertiban dan kesejahteraan masyarakat lokal.
Selain isu sosial, Bobby Nasution juga menyatakan komitmen pemerintah provinsi untuk mendukung penuh pengelolaan aset demi menunjang kelancaran pelayanan publik di sektor keimigrasian.
Salah satu poin strategis yang menjadi sorotan dalam audiensi ini adalah potensi besar Bandara Silangit untuk kembali menjadi pintu gerbang internasional demi menduniakan pariwisata Danau Toba.
Menanggapi visi Gubernur tersebut, Parlindungan menegaskan bahwa Surat Keputusan (SK) Menteri Perhubungan telah terbit. Pihaknya memastikan jajaran Imigrasi siap untuk melakukan pemeriksaan keimigrasian begitu operasional Bandara Silangit sebagai bandara internasional resmi berjalan kembali.
Pertemuan ini ditutup dengan harapan besar agar integrasi kebijakan antara Imigrasi dan Pemerintah Daerah dapat memperkuat pengawasan sekaligus memberikan karpet merah bagi wisatawan dan investor berkualitas. Hal ini tentu saja sejalan amanat Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto dan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko, yang mengedepankan fungsi Imigrasi untuk Rakyat.
Melalui layanan keimigrasian yang optimal di pintu-pintu masuk Sumut, diharapkan kehadiran warga negara asing memberikan dampak ekonomi yang nyata bagi masyarakat, sejalan dengan semangat pertumbuhan pariwisata dan investasi yang berkualitas di Sumatera Utara.(*)